JAKARTA, KALTIM PERS- Kerugiaan negara Rp50 triliun dari 52 persen dialami Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Prabowo akan merampingkan menjadi 250 BUMN dari jumlah keseluruhannya sekitar 1.077 perusahaan pada 2026.
Lantas ada ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran dampaknya ? Chief Operating Officer (COO) Danantara yang juga Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, memastikan perampingan BUMN tidak diikuti PHK.
Biaya pegawai BUMN masih jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang diperoleh dari proses restrukturisasi. “Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 triliun sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun,” ucapnya.
Dony menyebut seluruh karyawan akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. “Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka,” ucapnya.
“Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 250-lah,” tegas Prabowo dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026).
Prabowo mengatakan, selama ini pemerintah menggaji para direktur utama dan komisaris dari BUMN yang tidak memberikan keuntungan. Prabowo memberi waktu agar proses efisiensi BUMN ini selesai dalam waktu 2 tahun. Dia ingin BUMN yang ada lebih efisien dan lebih transparan. (rud/KP)
Diantara Daftar BUMN telah dan sedang proses ditutup/dibubarkan:
- PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
- PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
- PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero)
- PT Kertas Leces (Persero)
- PT Istaka Karya (Persero)
- PT Industri Gelas (Persero) / IGLAS
- PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
- PT PLN Batubara
