SENDAWAR, KALTIM PERS— Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan efisiensi pada sejumlah program dan kegiatan seiring adanya penyesuaian anggaran. Namun, kebijakan tersebut dipastikan tidak mengganggu kesejahteraan aparatur maupun menghentikan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Barat Erick Victory mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian karena pemangkasan anggaran mulai berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan, baik pembangunan fisik maupun operasional perangkat daerah.
Hal itu disampaikan Erick seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Itho, Sendawar, Senin (17/8/2026).
“Dampak pemangkasan anggaran di Kutai Barat cukup terasa. Karena beberapa kegiatan kita, baik fisik maupun kegiatan operasional di OPD membutuhkan anggaran,” kata Erick.
Menurut Erick, kondisi tersebut membuat Pemkab Kutai Barat harus meninjau kembali sejumlah program yang akan dijalankan pada tahun mendatang. Efisiensi akan dilakukan pada beberapa kegiatan agar pelaksanaan program tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Jadi kita mungkin tahun depan tidak terlalu seperti tahun sekarang. Mungkin ada efisiensi di beberapa program kegiatan,” ujarnya.
Meski ruang anggaran mengalami penyesuaian, pemerintah daerah memastikan kegiatan pembangunan fisik yang telah direncanakan tidak serta-merta dihentikan.
Erick mengatakan, kegiatan fisik yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPRD tetap menjadi bagian dari rencana pemerintah daerah untuk dilanjutkan.
“Untuk kegiatan fisik tetap ada. Yang sudah disampaikan kepada DPRD tetap,” katanya.
TPP PNS dan P3K tetap aman
Di sisi lain, penyesuaian anggaran tidak diarahkan untuk mengurangi kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Untuk P3K, terus TPP dan segala macam masih aman. Artinya kalau pun ada pengurangan, tidak berdampak kepada kesejahteraan PNS maupun P3K,” jelasnya.
Menurut Erick, pemerintah daerah tetap memiliki sejumlah agenda pembangunan yang harus dijalankan. Karena itu, penyesuaian anggaran akan dilakukan dengan meninjau kembali skala prioritas program, bukan dengan mengorbankan kesejahteraan pegawai.
Jembatan ATJ dan Jalan Bung Karno dilanjutkan
Salah satu proyek pembangunan yang dipastikan tetap masuk dalam rencana pemerintah daerah adalah Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) dan Jalan Bung Karno.
Erick mengatakan, kedua proyek tersebut dijadwalkan mulai dibangun pada 2027.
“Pemerintah kabupaten melalui Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati sudah menjanjikan di dalam visi-visi mereka bahwasannya untuk jembatan ATJ, Jalan Bung Karno, itu akan dilanjutkan. Dipastikan 2027 akan mulai pembangunan,” ujarnya.
Dengan kondisi anggaran yang lebih terbatas, Pemkab Kutai Barat akan menyesuaikan pelaksanaan sejumlah program berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, pemerintah daerah tetap memastikan pembangunan prioritas berjalan dan kesejahteraan ASN, termasuk PNS dan P3K, tetap menjadi perhatian.
(sugih/adv/DiskominfoKubar)
