SAMARINDA, KALTIMPERS – Bagi Ekti Imanuel, kabar tentang sulitnya sembako masuk ke Long Pahangai dan Long Apari bukan sekadar persoalan angka pasokan atau laporan distribusi. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kutai Barat–Mahakam Ulu, ia memahami bahwa ketika Sungai Mahakam menyusut, yang ikut terancam bukan hanya perjalanan perahu, tetapi juga dapur-dapur keluarga di pedalaman.
Kemarau membuat wajah Mahakam Ulu berubah. Air sungai yang selama ini menjadi jalur kehidupan perlahan surut. Longboat dan speedboat yang biasa membawa orang, beras, LPG hingga berbagai kebutuhan sehari-hari tak lagi leluasa bergerak menuju wilayah paling hulu.
Di tengah kondisi itu, Ekti Imanuel menyuarakan kegelisahannya.
“Memang terkait Kabupaten Mahakam Ulu ini ada dua musim. Kalau musim kemarau seperti sekarang ini, tentu sembako sangat langka karena air dangkal atau mengecil,” kata Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur itu seusai Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kaltim, Jumat (14/8/2026).
Bagi masyarakat perkotaan, surutnya sungai mungkin hanya terlihat sebagai perubahan kondisi alam. Namun bagi warga Long Pahangai dan Long Apari, sungai adalah jalan.
Ketika jalan itu menyempit, perjalanan kebutuhan pokok menuju rumah-rumah warga ikut tersendat.
Ekti memahami betul persoalan tersebut. Long Apari berada di bagian paling ujung Mahakam Ulu, sementara Long Pahangai juga harus ditempuh dengan perjalanan panjang dari Long Bagun.
“Dari Long Bagun ke Long Pahangai itu jalan darat 100 kilometer. Dari Long Bagun ke Long Pahangai kalau musim kemarau begini, mana ada longboat. Speedboat enggak bisa lewat. Tentu harus jalan darat,” ujarnya.
Tetapi beralih ke jalan darat ternyata belum sepenuhnya menjadi jawaban.
“Jalan darat juga sangat terisolir masa sekarang ini,” kata Ekti.
Pernyataan itu menggambarkan dilema masyarakat pedalaman. Ketika jalur sungai terganggu, jalan darat belum sepenuhnya mampu mengambil alih fungsi transportasi.
Akibatnya, barang yang bagi masyarakat di wilayah lain mudah ditemukan dapat berubah menjadi sesuatu yang sulit diperoleh di hulu Mahakam.
Bantuan Tak Cukup Jika Tak Bisa Sampai
Di mata Ekti, persoalan terbesar bukan sekadar berapa ton beras yang bisa dikirim atau berapa banyak tabung LPG yang disiapkan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana bantuan itu sampai kepada warga?
“Bagaimanapun besarnya bantuan beras, bantuan LPG, dan segala macam, kalau akses untuk mendistribusikannya tidak ada, susah,” ujarnya.
Kalimat itu menjadi gambaran paling sederhana mengenai persoalan Mahakam Ulu.
Bantuan bisa tersedia di gudang. Kendaraan bisa disiapkan. Niat membantu bisa datang dari banyak pihak. Tetapi seluruhnya kehilangan arti jika jalur terakhir menuju masyarakat terputus atau sulit dilewati.
Kondisi warga tersebut kemudian mendorong Ekti bersama anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD se-Kalimantan Timur untuk ikut bergerak.
Para legislator Gerindra di tingkat kabupaten, kota hingga provinsi menghimpun dana secara sukarela untuk membantu masyarakat Mahakam Ulu.
“Partai Gerindra mengumpulkan dana secara sukarela dari seluruh anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi se-Kalimantan Timur,” kata Ekti.
Jumlah akhirnya memang belum diketahui karena pengumpulan masih berlangsung.
Namun bagi Ekti, gerakan itu setidaknya menjadi bentuk kepedulian ketika masyarakat di wilayah paling jauh sedang menghadapi kesulitan.
Rencananya, bantuan akan diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur Seno Aji. Mekanisme penyalurannya masih akan dikoordinasikan agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Memikirkan Hari Setelah Bantuan Habis
Ekti tidak ingin persoalan Mahakam Ulu berhenti pada pembagian bantuan.
Sebab kemarau bukan hanya datang tahun ini. Banjir juga bukan persoalan sekali terjadi.
Mahakam Ulu hidup dengan dua keadaan alam yang sama-sama membawa tantangan. Ketika hujan tinggi, sejumlah wilayah menghadapi ancaman banjir. Saat kemarau, sungai menyusut dan transportasi logistik kembali terganggu.
Karena itu, Ekti mulai berbicara tentang sesuatu yang lebih jauh daripada bantuan sesaat: ketahanan pangan.
Salah satu gagasan yang didorongnya adalah keberadaan gudang pangan sebagai cadangan kebutuhan masyarakat ketika jalur distribusi terganggu.
“Karena kalau musim kemarau seperti ini, kalau musim hujan seperti ini, enggak bisa kita minta Mahakam Ulu itu musimnya separuh-separuh. Enggak bisa. Pasti akan kena dampak seperti ini,” katanya.
Menurutnya, alam tidak dapat diperintah untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia. Pemerintahlah yang harus menyiapkan sistem agar masyarakat mampu menghadapi perubahan musim.
“Harus ada terobosan. Pemerintah Mahakam Ulu juga mempunyai ide-ide ke depan supaya masyarakat di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari itu tidak terdampak lagi seperti ini,” ujar Ekti.
Di balik pernyataan-pernyataan itu terdapat kegelisahan seorang wakil rakyat terhadap masyarakat yang hidup jauh dari pusat pemerintahan.
Bagi Ekti Imanuel, kemarau di Mahakam Ulu seharusnya tidak hanya dibaca dari seberapa rendah permukaan sungai turun.
Dampaknya justru terlihat ketika perjalanan membawa beras semakin sulit, LPG terlambat datang, ongkos distribusi membesar dan keluarga-keluarga di pedalaman mulai khawatir terhadap kebutuhan hari berikutnya.
Di sanalah persoalan Mahakam Ulu menjadi sangat manusiawi.
Dan bagi Ekti, pekerjaan pemerintah belum selesai hanya ketika bantuan diberangkatkan. Pekerjaan itu baru benar-benar berarti ketika kebutuhan tersebut berhasil tiba di tangan warga yang menunggu di ujung hulu Mahakam. (man)
