SENDAWAR, KALTIM PERS– Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar).
Dokumen kependudukan merupakan fondasi penting bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, bantuan sosial hingga layanan perbankan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kubar Nopandel saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kubar di Ruang Rapat I Lantai II Kantor Bappedalitbang Kubar, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Disdukcapil Kubar Petrus, Sekretaris Disdukcapil Ayanlia, Ketua Pengadilan Agama Sendawar Erik Aswandi, jajaran perangkat daerah, serta para peserta forum.
“Tanpa dokumen kependudukan yang akurat, masyarakat akan kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial hingga layanan perbankan. Karena itu, akurasi data dan kemudahan akses pelayanan tidak bisa ditawar,” kata Nopandel saat membacakan sambutan Bupati.
Menurut Frederick, FKP menjadi wadah untuk menyerap masukan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Kritik dan saran yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan standar pelayanan agar semakin cepat, tepat, transparan, serta bebas dari pungutan liar.
Seiring perkembangan teknologi, Pemkab Kubar juga mendorong percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga ke wilayah kampung dan pedalaman.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik harus benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menciptakan hambatan baru.
Selain mempercepat digitalisasi, Bupati meminta Disdukcapil terus memperkuat pelayanan jemput bola atau stelsel aktif, terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan.
“Pelayanan harus hadir mendekati masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan,” demikian pesan Bupati.
Frederick juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan instansi vertikal, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, serta lembaga pengguna data.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar data kependudukan dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi salah satu dasar dalam mendukung perencanaan serta pembangunan daerah.
Forum Konsultasi Publik tersebut mengusung tema “Membangun Ekosistem dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Menuju Pelayanan yang CERMAT, yakni Cepat, Efektif, Ramah, Mudah, Akurat dan Tuntas untuk Membahagiakan Masyarakat.”
Melalui forum tersebut, Pemkab Kubar berharap kualitas pelayanan administrasi kependudukan terus meningkat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan prima.(yan/adv/diskominfo)
