SENDAWAR, KALTIM PERS – Politeknik Negeri Samarinda melakukan survei lapangan sebagai bagian dari penyusunan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan pembangunan jalan akses menuju Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan tersebut berlangsung pada 1–7 Juli 2026 atas kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Survei dilakukan untuk mengukur kondisi jalan yang menghubungkan Kampung Muara Beloan dengan ibu kota Kabupaten Kutai Barat melalui Kampung Muara Bunyut, Kecamatan Melak.
Tim Politeknik Negeri Samarinda, Tegar Abdilah Ramadhan, mengatakan hasil studi kelayakan akan menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam merencanakan pembangunan jalan tersebut. “Hasil ini nanti akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai acuan dalam pembangunan jalan di Muara Beloan,” kata Tegar saat bertemu Petinggi Muara Beloan, Rudy Suhartono, di Hotel Mahakam Asri, Kecamatan Melak, Sabtu 4 Juli 2026.
Dalam kesempatan itu, Rudy mengusulkan agar pembangunan jalan nantinya mencakup pengurukan badan jalan sepanjang sekitar 6 hingga 7 kilometer. Menurut dia, sebagian besar ruas jalan masih kerap terendam banjir sehingga diperlukan peninggian badan jalan sekitar 50 sentimeter hingga 1,5 meter agar tetap dapat dilalui saat debit air meningkat.
Selain itu, Rudy juga meminta penambahan gorong-gorong di sejumlah titik. Ia menyebut beberapa bagian pondasi jalan mengalami erosi yang menyebabkan badan jalan berlubang dan berpotensi amblas apabila dilintasi kendaraan bermuatan berat. Bahkan, menurutnya, terdapat ruas jalan yang kondisinya hampir terputus.
Rudy menjelaskan pembangunan jalan akses tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pemerintah Kampung Muara Beloan, kata dia, telah berulang kali mengusulkan perbaikan jalan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maupun melalui penyampaian usulan langsung kepada pemerintah daerah.
“Upaya sudah kami lakukan, namun realisasinya tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat,” ujar Rudy.
Ia berharap pembangunan jalan akses menuju Muara Beloan dapat direalisasikan secepatnya karena infrastruktur tersebut menjadi jalur utama mobilitas masyarakat, termasuk untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan menuju pasar di ibu kota kabupaten.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat Muara Beloan, M. Japri, mengatakan kondisi jalan menjadi sulit dilalui saat hujan akibat kerusakan yang terjadi di sejumlah titik.
“Kami sangat berharap Bapak Bupati dapat memperhatikan perbaikan jalan kami,” kata Japri. sembari menjelaskan bahwa dirinya pernah membagikan vidio kondisi jalan rusak di Muara Beloan di media sosial facebook, beberapa bulan lalu. Bukan hasil terbaru saat ini. (ton/KP)
