SENDAWAR, KALTIM PERS – Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mulai mendorong upaya penyelesaian persoalan distribusi bahan bakar minyak di Kecamatan Penyinggahan. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pihak terkait akan ditempuh agar masyarakat, terutama nelayan, memperoleh akses BBM bersubsidi dengan lebih mudah dan terjangkau.
Langkah tersebut merespons keluhan masyarakat Penyinggahan yang selama ini harus membeli Pertalite dari pengecer dengan harga mencapai sekitar Rp16 ribu per liter. Tingginya harga dipengaruhi belum tersedianya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum maupun Agen Premium dan Minyak Solar di kecamatan tersebut.
Frederick menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mengabaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemerataan distribusi BBM perlu diperjuangkan agar warga di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan mendapatkan kesempatan yang sama menikmati bahan bakar dengan harga resmi.
“Terkait pendistribusian BBM di wilayah Kutai Barat, tentu akan kami upayakan penanganannya melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar masyarakat, khususnya nelayan, mendapatkan akses BBM bersubsidi dengan lebih mudah,” tegas Frederick.
Koordinasi itu diharapkan dapat membuka jalan bagi penyediaan lembaga penyalur resmi atau pola distribusi lain yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah daerah juga perlu berkomunikasi dengan instansi berwenang dan badan usaha penyalur karena pengaturan kuota serta distribusi BBM tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten.
Persoalan tersebut menjadi mendesak karena Pertalite merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat Penyinggahan. Bagi nelayan, bahan bakar digunakan setiap hari untuk mengoperasikan perahu ketika mencari ikan di perairan Sungai Mahakam.
Ketiadaan penyalur resmi membuat warga bergantung pada pasokan dari Kecamatan Muara Pahu hingga Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jarak pengambilan dan biaya angkut menyebabkan harga meningkat ketika BBM sampai di tingkat pengecer.
Camat Penyinggahan Edy Murhamdi mengatakan, persoalan distribusi BBM menjadi salah satu aspirasi terbesar yang diterimanya sejak menjabat sekitar dua bulan terakhir. “Karena Penyinggahan belum memiliki SPBU maupun APMS, masyarakat harus membeli BBM dari luar wilayah. Akibatnya, harga Pertalite di tingkat eceran mencapai sekitar Rp16 ribu per liter,” ujar Edy.
Ia berharap koordinasi yang dilakukan Bupati dapat menghasilkan solusi konkret, termasuk membuka peluang hadirnya SPBU, APMS, atau lembaga penyalur resmi lainnya di Penyinggahan.
Menurut Edy, keberadaan penyalur resmi akan membantu masyarakat memperoleh Pertalite dengan harga sekitar Rp10 ribu per liter. Selisih harga hingga Rp6 ribu per liter dinilai cukup memberatkan nelayan, terlebih hasil tangkapan tidak selalu menentu.
Keluhan itu turut disampaikan salah seorang nelayan Penyinggahan, Saripudin. Ia mengaku tidak memiliki banyak pilihan ketika membutuhkan bahan bakar untuk turun mencari ikan.“Selisihnya mencapai Rp6 ribu per liter. Kami membeli sekitar Rp16 ribu, sedangkan di SPBU hanya sekitar Rp10 ribu per liter,” katanya.
Bagi nelayan, kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan pengeluaran rumah tangga. Biaya tersebut langsung memengaruhi ongkos operasional dan pendapatan yang dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, langkah Bupati Frederick untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat provinsi diharapkan tidak berhenti pada komunikasi awal. Masyarakat menantikan tindak lanjut berupa skema distribusi yang lebih dekat, tertib, dan mampu menjamin ketersediaan BBM dengan harga sesuai ketentuan.
Kehadiran lembaga penyalur resmi di Penyinggahan dinilai tidak hanya akan meringankan beban nelayan, tetapi juga memperlancar transportasi sungai, kegiatan perdagangan, serta pergerakan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.(Yan/Adv-DiskominfoKubar)
