SAMARINDA, KALTIM PERS– Usulan pembangunan jalan poros tengah yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat respons positif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kalimantan Timur.
Akses tersebut dinilai penting untuk membuka keterisolasian sejumlah kampung di pesisir Sungai Mahakam yang hingga kini belum terhubung secara optimal melalui jalur darat.
Kepala DPMD Kaltim Puguh Harjanto mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur kampung kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Ia mencontohkan pembangunan akses menuju empat kampung di Kecamatan Bongan yang kini dilakukan secara bertahap.
“Kami juga memperjuangkan kepada Pak Gubernur agar akses jalan empat kampung di Kecamatan Bongan diperhatikan. Hasilnya, akses jalan itu dibangun secara bertahap,” kata Puguh.
Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMD Kaltim, Muhammad Ridwan, menambahkan bahwa pemerintah provinsi sebelumnya telah meninjau langsung wilayah Bongan bersama gubernur sebelum anggaran pembangunan dikucurkan.
Respons serupa diberikan terhadap usulan Petinggi Muara Beloan, Rudy Suhartono, mengenai jalan poros tengah Kubar–Kukar. Usulan itu disampaikan dalam pertemuan di Samarinda, Selasa, 16 Juni 2026.
“Atas usulan ini, akan menjadi agenda kami untuk meninjau Muara Beloan dalam waktu dekat. Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Ridwan.
Rudy mengatakan usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Bupati Kubar Frederick Edwin pada Mei 2026. Menurutnya, keterisolasian membuat kampung sulit berkembang dan menghambat pemasaran hasil perikanan maupun pertanian.
Poros tengah yang diusulkan melintasi Melak, Muara Bunyut, Tanjung Pagar atau Gunung Bayan, Muara Pahu, Penyinggahan, Muara Muntai, hingga terhubung dengan jalan Trans Kalimantan.
Bagian utama yang belum tersedia adalah ruas Muara Beloan–Muara Pahu. Jika dibangun, jalur tersebut dinilai lebih pendek dan dapat menjadi alternatif konektivitas antara Kubar, Kukar, Samarinda, serta kawasan Ibu Kota Nusantara.
Rudy berharap usulan itu terus dikawal hingga kondisi keuangan pemerintah memungkinkan pembangunan direalisasikan. (rud/adv/diskominfo Kubar)
