SENDAWAR, KALTIM PERS – Baru sekitar dua bulan menjalankan tugas sebagai Camat Penyinggahan, Edy Murhamdi sudah berhadapan dengan salah satu persoalan mendasar yang paling banyak dikeluhkan masyarakat sulitnya memperoleh bahan bakar minyak dengan harga terjangkau.
Keluhan itu terutama datang dari para nelayan yang menggantungkan penghidupan pada Sungai Mahakam. Setiap hari mereka membutuhkan BBM untuk mengoperasikan perahu, tetapi Kecamatan Penyinggahan hingga kini belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).
Akibatnya, kebutuhan Pertalite masyarakat harus dipasok dari luar wilayah. Sebagian BBM didatangkan dari Kecamatan Muara Pahu, bahkan hingga Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jarak pengambilan dan biaya distribusi membuat harga Pertalite di tingkat pengecer mencapai sekitar Rp16 ribu per liter.
Edy mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi terbesar yang diterimanya sejak dipercaya memimpin Kecamatan Penyinggahan. Keluhan masyarakat kemudian disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat agar dapat ditindaklanjuti bersama pihak yang berwenang.
“Karena Penyinggahan belum memiliki SPBU maupun APMS, masyarakat harus membeli BBM dari luar wilayah. Akibatnya, harga Pertalite di tingkat eceran mencapai sekitar Rp16 ribu per liter,” ujar Edy.
Menurutnya, ketiadaan lembaga penyalur resmi tidak hanya membuat harga BBM lebih mahal, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Bagi nelayan, bahan bakar merupakan kebutuhan utama sebelum turun mencari ikan. Ketika harganya meningkat, biaya operasional ikut bertambah, sementara hasil tangkapan tidak selalu menentu.
Situasi tersebut membuat sebagian nelayan harus menyesuaikan jumlah bahan bakar yang dibeli, jarak mencari ikan, serta waktu operasional di sungai. Selisih harga sekitar Rp6 ribu per liter dinilai cukup membebani masyarakat yang sebagian besar menggantungkan pendapatan dari sektor perikanan dan transportasi sungai.
Edy berharap Penyinggahan dapat memiliki SPBU, APMS, atau bentuk lembaga penyalur resmi lain yang sesuai dengan ketentuan. Kehadiran fasilitas tersebut diyakini dapat memperpendek jalur distribusi sekaligus memberi kepastian harga dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.
“Kami berharap para nelayan dapat menikmati Pertalite bersubsidi dengan harga sekitar Rp10 ribu per liter melalui SPBU atau APMS,” katanya. Harapan itu bukan semata-mata menyangkut harga bahan bakar. Menurut Edy, akses BBM yang lebih dekat juga penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, perdagangan, kegiatan perikanan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya di Penyinggahan.
Keluhan yang dihimpun pemerintah kecamatan turut diperkuat oleh pengakuan nelayan setempat. Saripudin mengatakan masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan ketika membutuhkan Pertalite. Kalaupun tersedia di tingkat pengecer, harganya jauh lebih tinggi dibandingkan harga pada lembaga penyalur resmi.
“Selisihnya mencapai Rp6 ribu per liter. Kami membeli sekitar Rp16 ribu, sedangkan di SPBU hanya sekitar Rp10 ribu per liter,” ungkapnya.
Edy menyadari penyelesaian persoalan distribusi BBM tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah kecamatan. Karena itu, ia membawa aspirasi tersebut kepada pemerintah kabupaten agar dapat diteruskan melalui koordinasi lintas tingkatan pemerintahan dan pihak terkait.
Aspirasi yang disampaikan Camat Penyinggahan mendapat respons dari Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Pemerintah kabupaten menyatakan akan mengupayakan penanganan distribusi BBM bagi wilayah-wilayah yang belum terlayani secara memadai.
“Terkait pendistribusian BBM di wilayah Kutai Barat, tentu akan kami upayakan penanganannya melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar masyarakat, khususnya nelayan, mendapatkan akses BBM bersubsidi dengan lebih mudah,” tegas Frederick.
Bagi Edy, respons tersebut menjadi langkah awal untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Penyinggahan. Ia berharap koordinasi pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pihak berwenang dapat menghasilkan solusi konkret, baik melalui kehadiran lembaga penyalur resmi maupun skema distribusi yang lebih dekat dan terjangkau.
Masyarakat kini menanti tindak lanjut dari aspirasi yang telah disuarakan pemerintah kecamatan. Sebab, bagi para nelayan Penyinggahan, tersedianya BBM dengan harga wajar bukan sekadar persoalan kebutuhan harian, melainkan menyangkut keberlangsungan pekerjaan dan penghasilan keluarga. (Yan/Adv-DiskominfoKubar)
