Sekolaq Darat, KALTIM PERS- Belum ada niat baik perusahaan menurunkan material dan alat berat perbaiki jalan rusak di Kecamatan Sekolaq Darat, Kutai Barat (Kubar). Hal ini disikapi serius oleh Anggota DPDRI Yulianus Henock.
“Bilamana corporate mengatasnamakan investasi tidak membawa dampak saling menguntungkan bagi masyarakat dan daerah. Maka sebaiknya izin mereka dicabut saja oleh pemerintah,” tegas Yulianus Henock, putra Kubar yang duduk di Senayan di Jakarta kepada media ini, Selasa (21/1/2025). Perusahaan juga harus memiliki tanggungjawab sosial. Misalnya menggunakan dana CSR untuk berperan serta ikut memberbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Apalagi jalan itu digunakan oleh pihak perusahaan itu sendiri.
Seperti diberitakan, warga kesal karena tak kunjung diperbaiki jalan aspal di Kecamatan Sekolaq Darat. Akhirnya menanam puluhan pohon kelapa sawit di badan jalan, Senin (20/1/2025). Truk mengangkut CPO dilarang melintas, sebelum perbaiki jalan rusak berlubang.
Akibat kejadian ini, puluhan truk CPO harus terparkir di bahu jalan ratusan meter. Karena tidak diizinkan melintas sebelum manajamen perusahaan memperbaikinya. “Segera perusahaan memperbaiki jalan rusak. Tanpa perbaikan warga tidak mengizinkan melintasinya,” tegas Ketua DPRD Kubar Ridwai. Permohonan perbaikan, kata dia, Camat Sekolaq Darat sudah mengirimkan surat kepada perusahaan. Surat tertanggal 8 Januari 2025 itu tidak ada respon yang baik. Jalan tetap rusak sementara truk CPO tetap melintas.
Yulianus Henock mengatakan, menyikapi hal ini maka sinergitas antara DPR dan DPD RI Dapil Katim dengan Pemprov Kaltim akan diperkuat kedepannya. Kemudian, infrastruktur Jalan jalan Nasional di Kaltim khususnya Kubar dan Kabupaten Mahakam Ulu, harus segera dibenahi. Karena banyak yang rusak parah.
Berikutnya, kualitas jalan harus ditingkatkan dari aspal biasa, menjadi beton/rigit, karena kondisi tanah yang bergerak/labil.
Selanjutnya Dinas Perbubungan harus segera mengupayakan membuat jembatan timbang. Hal ini dilakukan untuk menjaga muatan bebab barang yang over kapasitas, dan berakibat mempercepat kerusakan badan jalan. Anggota DPR/DPD RI daerah pemilihan Kaltim, akan membuat tim gabungan kerja sama, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kaltim yang statusnya saat ini sebagai ibu kota negara (IKN). (rud/KP)
