JAKARTA, KALTIM PERS — Pemerintah menghadapi potensi lonjakan beban anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi pada 2026. Institute for Essential Services Reform (IESR) memperkirakan nilainya dapat mencapai Rp600 triliun hingga Rp700 triliun apabila harga rata-rata minyak mentah dunia bertahan di atas US$100 per barel dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.000 per dolar Amerika Serikat hingga akhir tahun. Kenaikan harga minyak dipengaruhi ketegangan geopolitik, termasuk konflik Amerika Serikat dan Iran, yang berpotensi mengganggu pasokan energi global.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menjelaskan bahwa tekanan terhadap APBN tidak hanya berasal dari kenaikan harga minyak, tetapi juga pelemahan rupiah. Pada 2026, kebutuhan subsidi dan kompensasi energi diperkirakan telah melampaui Rp500 triliun. Dalam skenario harga minyak dan nilai tukar tersebut, anggaran berpotensi bertambah Rp250 triliun hingga Rp300 triliun. Kondisi ini membuat pemerintah harus mencari sumber pembiayaan tambahan untuk mempertahankan keterjangkauan harga BBM bagi masyarakat.
Tekanan tersebut juga berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan energi negara. IESR mencatat pada 2024 subsidi dan kompensasi pemerintah menyumbang sekitar 30 persen dari total pendapatan PT PLN (Persero), sedangkan margin laba bersih perusahaan hanya sekitar 3 persen. Kontribusi subsidi dan kompensasi diperkirakan kembali meningkat pada 2025 dan 2026. Namun, angka pastinya belum tersedia dalam pemaparan IESR. Ketergantungan terhadap anggaran pemerintah dinilai menjadi salah satu risiko bagi keberlanjutan sektor energi nasional.
IESR mendorong pemerintah mempercepat transisi energi melalui tiga langkah utama, yakni memperbaiki tata kelola sektor industri dan energi, memperjelas penanggung jawab program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp), serta mengevaluasi kebijakan yang masih mendukung penggunaan energi fosil. IESR juga mengusulkan pembentukan project management office yang melibatkan kementerian terkait dan PLN untuk mengawal pelaksanaan program. Percepatan energi terbarukan dinilai penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada gejolak harga minyak dunia.(rud/KP)
