SENDAWAR, KALTIM PERS BB— Aktivitas ponton pengangkut batubara di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam kembali menjadi sorotan. Camat Penyinggahan Edi Murhamdi meminta pemerintah mengatur lalu lintas ponton yang dinilai semakin padat dan mengganggu aktivitas masyarakat di sepanjang sungai.
Keluhan tersebut disampaikan Edi saat mendampingi kunjungan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin ke Kampung Minta, Kecamatan Penyinggahan, Kubar, Kamis (30/7/2026).
Menurut Edi, Sungai Mahakam merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, baik sebagai jalur transportasi maupun sumber penghidupan. Namun, meningkatnya aktivitas ponton batubara membuat warga semakin kesulitan menyeberangi sungai, terutama ketika harus berpapasan dengan rangkaian ponton berukuran besar.
“Ketika ponton melintas, masyarakat harus menunggu cukup lama untuk bisa menyeberang. Kondisi ini juga berisiko terhadap keselamatan pengguna perahu kecil,” ujarnya.
Selain menghambat mobilitas warga, keberadaan sekitar 10 hingga 15 rangkaian ponton yang melintas juga dinilai menutup sebagian jalur pelayaran dan mengganggu aktivitas nelayan. Situasi tersebut semakin terasa saat kondisi air pasang maupun surut.
Edi menjelaskan, kewenangan pengelolaan Sungai Mahakam berada di tingkat pemerintah provinsi. Meski demikian, pemerintah kecamatan mengusulkan adanya pengaturan ritme pelayaran atau pembatasan jarak antar-ponton sehingga tidak terjadi penumpukan di kawasan permukiman.
“Harus ada koordinasi antara pemerintah kecamatan, kabupaten, hingga provinsi agar aktivitas angkutan batubara tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat yang setiap hari bergantung pada sungai,” katanya.
Keluhan serupa sebelumnya juga disampaikan ratusan nelayan dari enam kampung di Kecamatan Muara Pahu. Mereka menilai aktivitas angkutan batubara di DAS Mahakam telah mengurangi ruang tangkap ikan sekaligus menghambat transportasi sungai yang digunakan masyarakat, mulai dari ketinting, speedboat, hingga kapal motor.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Kampung se-Kecamatan Muara Pahu, Rudy Suhartono, mengatakan dampak terbesar dirasakan para nelayan yang kini semakin sulit memperoleh hasil tangkapan.
“Banyak warga kehilangan mata pencaharian. Hasil tangkapan ikan semakin sulit. Lalu warga mau makan apa sekarang?” kata Rudy.
Menurut Rudy, masyarakat tidak menolak investasi di daerah, namun berharap keberadaan perusahaan tambang juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi warga sekitar.
Ia mengusulkan agar perusahaan tidak hanya memberikan bantuan sesaat, melainkan membuka peluang usaha dan lapangan kerja melalui skema kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pancing, bukan ikannya. Artinya, warga harus diberi kesempatan bekerja dan berusaha secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Rudy, yang juga menjabat Kepala Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu
Harapan tersebut kini menjadi salah satu aspirasi yang didorong pemerintah kecamatan dan masyarakat agar aktivitas industri di sepanjang Sungai Mahakam dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga yang sejak lama bergantung pada sungai tersebut.(ton/KP)
