SENDAWAR, KALTIM PERS– Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, mulai mempersiapkan diri untuk menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, program pemerintah yang ditujukan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Upaya tersebut dilakukan dengan berkonsultasi langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) guna memastikan kesiapan daerah memenuhi berbagai persyaratan.
Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani bersama jajaran perangkat daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat di Jakarta, 22 Juli 2026. Turut mendampingi Kepala Dinas Sosial Adolfus Edhardus Pontus, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Apriani, serta sejumlah pejabat lainnya.
Menurut Nanang, pertemuan tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai konsep Sekolah Rakyat yang disiapkan pemerintah pusat. Program itu dirancang untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga dalam kelompok desil 1 dan desil 2, yakni kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
“Program ini sangat baik. Kami mendapatkan penjelasan secara rinci, termasuk melihat contoh Sekolah Rakyat yang sudah berjalan. Kami semakin yakin bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan,” ujar Nanang.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga menyampaikan kesiapan awal daerah, mulai dari ketersediaan lahan, akses menuju lokasi, hingga berbagai informasi pendukung yang menjadi syarat pembangunan.
Nanang mengatakan, pemerintah pusat memberikan respons positif terhadap kesiapan tersebut. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan survei lapangan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menilai kelayakan lokasi yang diusulkan.
“Hasilnya cukup positif. Tahap berikutnya adalah survei lapangan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” katanya.
Saat ini, Kutai Barat diproyeksikan masuk dalam pelaksanaan tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, pemerintah daerah masih harus melengkapi berbagai persyaratan teknis sebelum penetapan lokasi dapat dilakukan.
Persyaratan tersebut meliputi legalitas dan status lahan yang bebas sengketa, dokumen lingkungan, dukungan pemerintah daerah, serta kelengkapan administrasi lainnya sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.
Sepulang dari Jakarta, hasil koordinasi tersebut akan dibahas bersama Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappedalitbang), sebelum dilaporkan kepada Bupati Kutai Barat.
Apabila seluruh persyaratan dapat dipenuhi, pemerintah daerah optimistis proses pembangunan dapat segera memasuki tahap pelaksanaan. Sebaliknya, apabila masih terdapat dokumen yang perlu dilengkapi, Kutai Barat menyatakan siap mengikuti tahapan berikutnya.
Nanang berharap dukungan masyarakat terhadap rencana tersebut. Menurut dia, kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya akan memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan di Kutai Barat.
“Kami tidak ingin tertinggal. Karena itu kami memilih menjemput bola agar kesempatan menghadirkan Sekolah Rakyat dapat segera terwujud bagi masyarakat Kutai Barat,” ujarnya.(yan/diskominfokubar)
