KUTAI BARAT, KALTIM PERS — Bupati Kutai Barat Frederick Edwin memaparkan sejumlah capaian pembangunan sekaligus tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Barat untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Kutai Barat, Rabu (4/11/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutai Barat tersebut, Frederick menyampaikan evaluasi pembangunan daerah, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga penanganan bencana.
Frederick mengatakan, peringatan hari jadi daerah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk melihat kembali perjalanan pembangunan sejak awal berdirinya Kabupaten Kutai Barat hingga menentukan arah pembangunan ke depan.
Menurut dia, setiap tahapan pembangunan memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda sesuai perkembangan zaman. Karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat perlu terus melakukan pembenahan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Harapan saya, momentum ini dapat membawa semangat pembenahan dan perubahan dengan tetap menjaga suasana yang kondusif di daerah kita. Dalam suasana yang aman, tenteram, dan damai, kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan dengan sebaik-baiknya,” ujar Frederick.
Ia menjelaskan, peringatan HUT ke-27 Kutai Barat merupakan tahun kedua pelaksanaan visi pembangunan daerah 2025–2029, yakni Kubar yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata dan Beradat.
Visi tersebut dijabarkan melalui empat misi, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan masyarakat yang berdaya saing, harmonis, berbudaya, dan beradat; meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial berbasis potensi unggulan daerah; memantapkan infrastruktur yang andal, merata, dan ramah lingkungan; serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, dan bertanggung jawab berbasis digital.
Dengan mengusung tema “27 Tahun Kutai Barat: Bersama Membangun, Merata dalam Kemajuan, Sejahtera dalam Kehidupan”, Frederick berharap pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
1. IPM Kutai Barat 2025 Mencapai 75,38, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memprioritaskan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan pelayanan kesehatan, serta penguatan ketahanan keluarga dan karakter masyarakat.
Frederick menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Barat pada 2025 mencapai 75,38. Indikator tersebut mencerminkan perkembangan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Pada sektor kesehatan, usia harapan hidup masyarakat mencapai 74,23 tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah tercatat 13,4 tahun dan rata-rata lama sekolah mencapai 9,01 tahun.
Adapun indikator pengeluaran per kapita yang disampaikan dalam pidato bupati tercatat sebesar Rp229,65 juta per tahun. Pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas hidup masyarakat tetap membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi dan pemerataan pelayanan dasar.
Untuk memperluas akses pendidikan, pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada 1.702 siswa jenjang SD dan SMP pada 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 3.167 siswa pada 2026.
Selain itu, melalui bantuan sosial beasiswa Bagian Kesejahteraan Rakyat, pemerintah daerah memberikan bantuan kepada 127 penerima pada 2026.
Pemerintah juga membangun dan merehabilitasi berbagai sarana pendidikan, termasuk ruang kelas, rumah dinas guru, perpustakaan, aula, kantin, lapangan olahraga, UKS, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
Pada 2026, bantuan perlengkapan pendidikan meliputi 76 unit smartboard, 18.769 unit meja dan kursi, 1.037 unit komputer, delapan unit perangkat Starlink, serta 750 unit lemari arsip.
Dari sisi tenaga pendidik, sebanyak 2.479 guru atau 65,39 persen dari total 3.791 guru jenjang PAUD, SD, dan SMP telah lulus program sertifikasi, termasuk melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Hingga Oktober 2026, pemerintah daerah juga telah melaksanakan 11 kegiatan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
Untuk 2027, pemerintah merencanakan penambahan ruang kelas dan kelengkapan utilitas sekolah di SMPN 1 Linggang Bigung, SMPN 01 Sekolaq Darat, dan SMPN Linggang Melapeh.
Selain pendidikan dasar dan menengah, pengembangan Politeknik Sendawar juga menjadi prioritas. Pemerintah daerah merencanakan pembangunan prasarana politeknik melalui kontrak tahun jamak pada 2027 agar kampus tersebut berkembang menjadi pusat pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri lokal dan kawasan pedalaman, termasuk Kabupaten Mahakam Ulu.
2. RSUD Harapan Insan Sendawar Dikembangkan, Labkesda Dibangun pada 2027
Di bidang kesehatan, Frederick menjelaskan bahwa Kutai Barat memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang tersebar di 16 kecamatan.
Namun, peningkatan jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar menjadi tantangan tersendiri. Rumah sakit tersebut juga menjadi salah satu rujukan pasien dari Kabupaten Mahakam Ulu.
Peningkatan jumlah pasien berdampak pada kebutuhan ruang rawat inap dan fasilitas penunjang lainnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah merencanakan renovasi dan pengembangan RSUD Harapan Insan Sendawar melalui kontrak tahun jamak pada 2027.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medis juga akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang komprehensif, akurat, aman, dan efisien.
3. Stunting Kutai Barat Turun Menjadi 11,49 Persen pada 2026
Penanganan stunting menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kutai Barat tercatat sebesar 27,6 persen.
Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional sebesar 19,8 persen dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 22,2 persen.
Meski demikian, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), prevalensi stunting di Kutai Barat menunjukkan penurunan.
Pada 2025, angka stunting tercatat 12,31 persen dan kembali turun menjadi 11,49 persen pada 2026.
Frederick mengatakan, capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam pelaksanaan program penanganan stunting di daerah.
Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan intervensi spesifik dan sensitif berjalan tepat sasaran.
Upaya penanganan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.
4. Pemerintah Siapkan Pembangunan Kolam Renang di GOR Desnan
Pada sektor kepemudaan dan olahraga, pemerintah daerah berupaya menggali potensi atlet lokal melalui pembinaan berbagai cabang olahraga.
Frederick menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pada 2026 untuk mendukung pengiriman atlet Kutai Barat mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Sementara itu, salah satu prioritas pembangunan olahraga pada 2027 adalah pembangunan kolam renang beserta fasilitas pendukung lainnya di lingkungan GOR Desnan.
Proyek tersebut direncanakan menggunakan skema kontrak tahun jamak.
5. Pertumbuhan Ekonomi Kutai Barat Semester I 2026 Tercatat 3,83 Persen
Memasuki sektor ekonomi, Frederick menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kutai Barat pada Semester I 2026 mencapai 3,83 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pertumbuhan tersebut ditopang aktivitas pertanian, transportasi, perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa lainnya.
Sementara itu, sektor pertambangan yang menyumbang 40,77 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya tumbuh 1,25 persen pada Triwulan II 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan batu bara dari pemerintah pusat.
Tantangan lainnya adalah penurunan investasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya serta tertundanya realisasi belanja pemerintah akibat penyesuaian anggaran menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak pada Semester I 2026.
Frederick juga mengungkapkan adanya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Pada 2025, DBH tercatat Rp2,95 triliun, kemudian turun menjadi Rp2,22 triliun pada 2026 dan diproyeksikan kembali turun menjadi Rp2,11 triliun pada 2027.
Penurunan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan lain dan menentukan prioritas pembangunan.
Di sisi lain, angka kemiskinan Kutai Barat pada 2025 tercatat 8,72 persen, turun dari 9,56 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan menjadi 5,03 persen pada 2030.
Menurut Frederick, pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
6. Pemkab Kubar Anggarkan Rp214,78 Miliar untuk Pembangunan Pertanian
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan.
Pada sektor pertanian, peningkatan produksi tanaman pangan menjadi salah satu indikator pembangunan. Produksi tanaman pangan pada 2025 tercatat meningkat 4,49 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 5 persen pada 2026 dan 5,1 persen pada 2027.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp214,78 miliar pada 2026.
Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani, balai penyuluh pertanian, pembukaan lahan, cetak sawah, pembangunan mini ranch, jaringan irigasi, serta pengadaan bibit unggul, pupuk, herbisida, dan peralatan pertanian.
Selain meningkatkan produksi, sektor pertanian juga dimanfaatkan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ekstrem.
Melalui Dinas Pertanian, pemerintah memberikan bantuan kepada 172 kepala keluarga yang masuk dalam kelompok Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Bantuan tersebut berupa 44.720 bibit sawit unggul, 20.780 kilogram pupuk, 1.032 liter racun rumput, 184 unit alat penyemprot, serta penyiapan lahan seluas 64 hektare.
Program tersebut dilaksanakan di Kampung Linggang Mapan, Long Iram Bayan, Kelian Luar, Balok Asa, dan Sakaq Tada.
7. Produksi Perikanan Budidaya Kutai Barat Capai 2.896 Ton
Di sektor perikanan, pemerintah daerah mencatat produksi perikanan budidaya pada 2025 mencapai 2.896 ton, melampaui target sebesar 2.800 ton.
Angka konsumsi ikan masyarakat pada tahun yang sama tercatat 42,19 kilogram per kapita per tahun.
Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi melalui bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap maupun budidaya.
Bantuan tersebut antara lain berupa mesin ketinting, perahu fiber, penebaran kembali bibit ikan atau restocking, bantuan bibit ikan, serta pembangunan kolam bagi kelompok pembudidaya ikan.
Frederick menilai sektor perikanan memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki sumber daya perairan.
8. Investasi Kutai Barat Tembus Rp7,98 Triliun, Lampaui Target 117,43 Persen
Realisasi investasi di Kutai Barat hingga Triwulan III 2026 mencapai Rp7,98 triliun atau 117,43 persen dari target tahunan sebesar Rp6,8 triliun.
Investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan jumlah proyek sebanyak 1.215.
Dari kegiatan investasi tersebut, tercatat penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.892 orang dan tenaga kerja asing sebanyak enam orang.
Frederick mengatakan, pemerintah akan mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sekaligus menyiapkan lahan yang memenuhi aspek clear, clean, dan concern bagi calon investor.
Pemerintah juga menyiapkan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) sebagai materi promosi investasi.
Menurut dia, peningkatan investasi diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
9. Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kubar Meningkat
Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal.
Jumlah IKM di Kutai Barat meningkat dari 2.244 unit pada 2024 menjadi 2.264 unit pada 2025. Sektor tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 3.559 orang.
Frederick mengakui, pengembangan IKM masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan modal, teknologi produksi, dan akses pasar.
Karena itu, pemerintah terus melakukan pembinaan, fasilitasi usaha, penguatan akses permodalan, pengembangan inovasi, serta pemanfaatan teknologi.
Pengembangan UMKM juga dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia, bantuan peralatan, peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, desain kemasan, dan kemudahan berusaha.
Pemerintah turut mengikuti promosi dagang dan misi dagang untuk memperluas jaringan pemasaran produk unggulan Kutai Barat ke daerah lain maupun pasar internasional.
10. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Didorong Jadi Sumber Pertumbuhan Baru
Selain pertanian dan industri, sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif menjadi bagian dari strategi diversifikasi ekonomi Kutai Barat.
Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas dan jumlah daerah tujuan wisata sekaligus memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif melalui berbagai festival budaya di kampung dan kecamatan.
Frederick menyampaikan bahwa pengembangan sektor tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas lapangan pekerjaan.
Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja agar masyarakat Kutai Barat dapat mengambil peran utama dalam aktivitas ekonomi di daerahnya sendiri.
11. Pembangunan Jembatan ATJ Ditargetkan Masuk Tender Akhir 2026
Pada sektor infrastruktur, Frederick menegaskan bahwa pembangunan jalan, jembatan, transportasi, listrik, air bersih, dan jaringan internet merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas serta pemerataan pelayanan publik.
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kutai Barat meningkat dari 60,52 persen pada 2024 menjadi 64,80 persen pada 2025.
Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) yang akan menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pembangunan jembatan tersebut disertai pengembangan ruas jalan dari ujung jembatan hingga batas Kutai Kartanegara di wilayah Kota Bangun.
Frederick mengatakan, persiapan pembangunan Jembatan ATJ telah berjalan sepanjang 2026, mencakup aspek administrasi, legalitas, dan teknis.
Pemerintah menargetkan proses tender pembangunan jembatan dapat dilaksanakan pada akhir 2026.
Pekerjaan tersebut direncanakan menggunakan skema kontrak tahun jamak mengingat kompleksitas pembangunan yang membutuhkan persiapan menyeluruh.
12. Kondisi Jalan Kabupaten: 26,74 Persen Masih Rusak Berat
Frederick mengungkapkan, panjang jalan kabupaten di Kutai Barat mencapai 1.523,45 kilometer.
Dari total tersebut, tingkat kemantapan jalan tercatat 73,26 persen. Rinciannya, jalan dalam kondisi mantap sebesar 56 persen, kondisi sedang 10,26 persen, dan rusak ringan 7 persen.
Sementara itu, sekitar 26,74 persen masih dalam kondisi rusak berat atau berupa jalan tanah.
Salah satu persoalan yang dihadapi adalah kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau over dimension over loading (ODOL) yang melintasi jalan kabupaten.
Selain jalan kabupaten, kondisi sejumlah ruas jalan nasional di kawasan perkotaan Sendawar juga menjadi perhatian masyarakat.
Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR telah melakukan koordinasi dan asistensi desain teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Balikpapan untuk mempercepat penanganan pada 2027.
Beberapa ruas yang masuk dalam rencana penanganan melalui kontrak tahun jamak antara lain:
- Rekonstruksi Jalan Simpang Linggang Bigung–Simpang Raya–Sumber Sari–Sekolaq Darat–Sekolaq Muliaq–Mentiwan.
- Rekonstruksi Jalan Barong Tongkok–Linggang Bigung.
- Rekonstruksi Jalan Linggang Bigung–Tering Seberang.
- Rekonstruksi Jalan Linggang Purworejo–Linggang Kelubaq–Linggang Muara Mujan–Simpang Mahakam Ulu.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan penanganan sejumlah ruas konektivitas antarwilayah, di antaranya Jalan Bung Karno Simpang Ombau–Juaq Asa–Linggang Amer–Mencelew, Anah–Long Iram Ilir–Long Iram Kota–Sukomulyo–Long Daliq, serta Melak–Empakuq–Muara Bunyut–Muara Beloan.
Ruas lainnya meliputi Simpang Jalan TSA–Mendung–Jerang Melayu, Simpang Marimun–Muara Batuq, pembangunan Jembatan Sungai Nyuatan di Kampung Sembuan, Simpang Mahulu–Linggang Muara Leban–Keliwai, Melapeh–Temula, serta Jelemuq–Tukul–Muyub Ilir.
Sepanjang 2025, pemerintah telah menangani jalan sekitar 110 kilometer dan membangun tiga unit jembatan.
Pada 2026, penanganan jalan ditargetkan mencapai sekitar 101,5 kilometer dan pembangunan dua unit jembatan.
Sementara pada 2027, pemerintah merencanakan pembangunan jalan sepanjang 120 kilometer dan delapan unit jembatan dengan pagu anggaran Rp1,2 triliun, termasuk penyelesaian pembangunan Jembatan ATJ.
13. Pemkab Kubar Perluas Jaringan Air Bersih, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah
Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, persentase penduduk Kutai Barat yang telah mengakses air minum layak tercatat 63,86 persen.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 39,56 persen terlayani melalui PDAM dan 24,3 persen melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pedesaan.
Masyarakat lainnya masih mengandalkan hidran umum, sumur air tanah, air permukaan, dan sumber air bersih lainnya.
Frederick juga menyinggung dampak kekeringan yang menyebabkan PDAM Muara Nayan, yang melayani wilayah Jempang dan sekitarnya, tidak dapat beroperasi akibat keringnya sumber air baku.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR dan PDAM secara berkala menyalurkan air bersih ke kampung-kampung terdampak.
Pemerintah juga melanjutkan pembangunan, optimalisasi, dan perluasan SPAM jaringan perpipaan pada 2026–2027.
Sementara dalam pengelolaan persampahan, persentase sampah yang tertangani baru mencapai 43,23 persen.
Upaya peningkatan layanan dilakukan melalui optimalisasi TPA Belaw, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penyediaan armada angkutan, serta perbaikan sistem pengelolaan sampah.
Adapun cakupan layanan sanitasi layak mencapai 76,94 persen. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sendawar menuju sanitasi aman.
14. Pembangunan Pelabuhan Royoq Masuk Prioritas 2027
Pada sektor transportasi, pemerintah daerah merencanakan pembangunan Pelabuhan Royoq melalui kontrak tahun jamak pada 2027.
Pelabuhan tersebut diharapkan menjadi titik penghubung transportasi darat dan sungai untuk mendukung mobilitas barang maupun masyarakat.
Keberadaan pelabuhan juga diharapkan memperlancar perdagangan, distribusi logistik, meningkatkan efisiensi transportasi, serta mendorong masuknya investasi.
Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan fasilitas umum lainnya, antara lain Kristen Center dan Gereja Katolik Linggang Bigung.
15. Program Rumah Layak Huni Menjangkau Ratusan Warga
Dalam peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah terus melaksanakan pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah tidak layak huni.
Pada 2025, bantuan pembangunan rumah diberikan kepada 55 unit rumah, sedangkan renovasi dilakukan terhadap 236 unit.
Pada 2026, pemerintah melaksanakan pembangunan tiga unit rumah baru dan renovasi 157 unit rumah.
Selain itu, pemerintah membangun 21 unit rumah baru bagi korban bencana yang tersebar di Kampung Tering Lama Ulu, Tering Lama, Tering Baru, Muara Beloan, dan Benggeris.
Pemerintah juga melakukan renovasi terhadap 49 rumah korban bencana pada 2026.
Program tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran.
16. Sebanyak 21 Kampung di Kubar Belum Terjangkau Listrik PLN
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berkoordinasi dengan PLN untuk mempercepat pemerataan jaringan listrik hingga ke wilayah kampung.
Berdasarkan data yang dipaparkan Frederick, persentase kampung dan kelurahan yang telah teraliri listrik PLN meningkat dari 87 persen atau 164 kampung/kelurahan pada 2025 menjadi 89,17 persen atau 173 kampung pada 2026.
Meski demikian, masih terdapat 21 kampung yang belum teraliri listrik dan tersebar di tujuh kecamatan.
Pemerintah daerah bersama PLN terus melakukan koordinasi untuk mempercepat penyediaan tiang dan jaringan listrik agar cakupan pelayanan semakin luas.
17. Akses Internet Masih Jadi Tantangan, 46 Kampung Berstatus Blank Spot
Selain listrik, pemerataan jaringan telekomunikasi dan internet juga menjadi tantangan pembangunan di Kutai Barat.
Frederick menyampaikan, sekitar 53 persen atau 103 kampung dan kelurahan telah terlayani jaringan internet.
Namun, terdapat 45 kampung atau 23 persen yang masih memiliki jaringan lemah dan 46 kampung atau 24 persen lainnya masih mengalami blank spot.
Pemerintah daerah berupaya mempercepat penyediaan akses internet dan pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station) di 46 kampung yang tersebar pada 12 kecamatan.
Koordinasi dengan kementerian terkait terus dilakukan karena penyediaan infrastruktur telekomunikasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
18. Karhutla di Kutai Barat Capai 225 Titik, Luas Area Terbakar 7.483 Hektare
Dalam bidang penanggulangan bencana, Frederick mengingatkan bahwa perubahan iklim global menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah.
Fenomena El Nino yang memicu kekeringan ekstrem dan La Nina yang meningkatkan curah hujan berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih, produktivitas pertanian, serta meningkatkan risiko banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pidato tersebut, Kutai Barat mencatat 225 kejadian karhutla dengan luas area terdampak mencapai 7.483,38 hektare.
Kecamatan Barong Tongkok menjadi wilayah dengan frekuensi kebakaran tertinggi, yakni 74 kejadian, disusul Kecamatan Damai sebanyak 59 kejadian.
Sementara itu, Kecamatan Jempang mencatat luas lahan terbakar terbesar dengan total 5.392,43 hektare.
Frederick menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran, mulai dari BPBD Kutai Barat, Kodim 0912/Kubar, Polres Kutai Barat, Polsek, KPHP, Manggala Agni, pemadam kebakaran kecamatan, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga masyarakat kampung.
Menurut dia, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor, terutama dalam mempercepat respons ketika kebakaran terjadi.
Pemerintah daerah melalui BPBD telah menjalankan sejumlah strategi, antara lain mengoptimalkan layanan darurat 112 sebagai pusat pengendalian operasi, mengerahkan tim reaksi cepat gabungan, serta memperkuat sarana dan prasarana penanganan kebakaran di tingkat kecamatan.
Dukungan peralatan yang disalurkan mencakup mobil slip-on, sepeda motor trail, tandon air berkapasitas 5.000 liter, dan pompa portabel untuk 16 kecamatan.
Selain pemadaman, pemerintah juga mengaktifkan kelompok Masyarakat Peduli Api untuk melaksanakan patroli rutin, memantau titik api, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran, khususnya larangan membuka lahan dengan cara membakar.
19. Frederick: Pemerataan Pembangunan Harus Dirasakan Seluruh Masyarakat
Menutup pidatonya, Frederick menegaskan bahwa tujuan akhir pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ia mengakui, pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik yang berasal dari kondisi daerah maupun dinamika ekonomi dan perubahan global.
Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
Menurut Frederick, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara adil dan merata.
“Sempekat bersama, kita pasti bisa,” demikian pesan Frederick dalam momentum peringatan HUT ke-27 Kabupaten Kutai Barat. (Sumber: Prokopim Kabupaten Kutai Barat, diolah KALTIM PERS).
