SENDAWAR, KALTIM PERS— Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memastikan sejumlah program prioritas pembangunan tetap menjadi fokus hingga akhir tahun anggaran 2026.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan daerah, kondisi ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan selama semester pertama 2026.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kutai Barat Erick Victory saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Kutai Barat, Rabu (5/8/2026).
Erick mengatakan, perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme pemerintah daerah untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran, sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sepanjang tahun anggaran.
“Penyusunan perubahan KUA dan PPAS telah melalui penyesuaian Perubahan RKPD Tahun 2026, kebijakan ekonomi makro nasional, perkembangan realisasi APBD semester pertama, serta kebutuhan program prioritas yang bersifat strategis dan mendesak,” kata Erick.
Masukan Masyarakat Jadi Dasar Perubahan RKPD
Menurut Erick, penyusunan perubahan APBD tidak dilakukan secara tiba-tiba. Tahapan tersebut diawali dengan penyesuaian Perubahan RKPD yang mengakomodasi hasil Musrenbang mulai dari tingkat kampung, kelurahan, kecamatan hingga pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat.
Seluruh masukan tersebut kemudian diselaraskan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kutai Barat 2025-2029.
Dalam pemaparannya, Erick juga menyoroti kondisi perekonomian Kutai Barat yang masih didominasi sektor primer, terutama sumber daya alam.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah untuk memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi, diversifikasi usaha, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor produktif lainnya.
“Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan investasi menjadi faktor penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah agar lebih tangguh menghadapi dinamika ekonomi,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkab Kutai Barat menetapkan empat arah kebijakan ekonomi dalam perubahan APBD 2026.
Keempatnya yakni meningkatkan nilai tambah sektor unggulan, memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan melalui sejumlah program prioritas, seperti peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, pemenuhan gizi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, pelestarian budaya dan nilai lokal, pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.
Target Pendapatan Rp2,96 Triliun
Dari sisi fiskal, Pemkab Kutai Barat mempertahankan target pendapatan daerah sebesar Rp2,96 triliun.
Target tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp247,40 miliar, pendapatan transfer Rp2,69 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28,90 miliar.
Meski target pendapatan secara keseluruhan tidak berubah, pemerintah tetap melakukan penyesuaian terhadap sejumlah komponen PAD agar proyeksi penerimaan lebih realistis berdasarkan perkembangan di lapangan.
“Ke depan, pemerintah daerah akan terus memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, meningkatkan kinerja BUMD, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta memperluas basis pajak dan retribusi agar kemampuan pembiayaan pembangunan semakin mandiri dan berkelanjutan,” tegas Erick.
Belanja Modal Naik Jadi Rp1,59 Triliun
Sementara itu, belanja daerah mengalami penyesuaian untuk mendukung pelaksanaan program prioritas.
Belanja operasi diproyeksikan mencapai Rp2,35 triliun. Sedangkan belanja modal meningkat cukup signifikan menjadi Rp1,59 triliun, dari sebelumnya Rp923,15 miliar.
Tambahan anggaran belanja modal tersebut diarahkan untuk pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, pengadaan peralatan serta berbagai sarana pendukung lainnya.
Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kutai Barat.
Selain itu, alokasi belanja tidak terduga juga meningkat menjadi Rp208,72 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk mengantisipasi keadaan darurat maupun kebutuhan mendesak.
Sementara belanja transfer diproyeksikan mencapai Rp457,21 miliar untuk mendukung pemerataan pembangunan di daerah.
SiLPA Jadi Sumber Pembiayaan
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp1,65 triliun. Sebagian besar penerimaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Menurut Erick, ruang fiskal tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan hingga akhir 2026.
Ia berharap pembahasan bersama DPRD Kutai Barat dapat berjalan lancar sehingga Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 segera disepakati dan dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.
“Harapannya, perubahan APBD ini dapat mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Barat,” ujarnya.
(Sugih/Adv/DiskominfoKubar)
