JAKARTA, KALTIM PERS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hingga akhir triwulan II 2026, realisasi anggaran program tersebut telah mencapai Rp 101,1 triliun dan dimanfaatkan oleh 63,13 juta penerima.
Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pelaksanaan MBG menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan belanja pemerintah pusat sepanjang semester I 2026.
“Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas, termasuk Program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (3/8).
Selain MBG, pemerintah juga menggelontorkan anggaran Rp 13,1 triliun untuk pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen. Program tersebut menjadi bagian dari agenda prioritas nasional di bidang pendidikan.
Purbaya mengungkapkan, hingga akhir triwulan II 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen secara tahunan.
Menurut dia, kenaikan belanja tidak hanya dipicu pelaksanaan MBG. Penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur negara, pembayaran manfaat pensiun, hingga subsidi dan kompensasi BBM serta listrik juga turut mendorong peningkatan belanja pemerintah.
Di sisi lain, APBN tetap dioptimalkan menjalankan tiga fungsi utama, yakni sebagai shock absorber, agent of development, dan protecting the poor. Dalam menjalankan fungsi peredam gejolak ekonomi, pemerintah telah merealisasikan subsidi sebesar Rp 116 triliun dan kompensasi Rp 116,9 triliun guna menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga dan pasokan energi maupun pangan.
Pemerintah juga melanjutkan berbagai program perlindungan sosial. Hingga akhir Juni 2026, realisasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp 14,5 triliun, Kartu Sembako Rp 19,7 triliun, dan Program Indonesia Pintar (PIP) Rp 8,8 triliun.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah turut menyalurkan berbagai stimulus. Di antaranya insentif perpajakan bagi pelaku usaha nasional, diskon transportasi selama periode Lebaran dan libur sekolah, serta program magang dan vokasi.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 452 triliun atau meningkat 59,4 persen secara tahunan. Kondisi tersebut dinilai masih mampu menopang pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah. (ton/KP)
