SAMARINDA, KALTIM PERS – Penanganan stunting dan penguatan program ketahanan pangan menjadi fokus utama bimbingan teknis bagi aparatur kampung se-Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan yang digelar Pusat Pelatihan dan Kajian Nusantara (PPKN) itu berlangsung di Hotel Horison Samarinda, 16–18 Juni 2026.
Bimtek dilaksanakan menyusul hasil monitoring dan evaluasi pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan program di kampung. Berdasarkan data Mei 2026, terdapat sedikitnya 86 anak stunting yang tersebar di 12 kampung di Kecamatan Muara Pahu.
Kegiatan diikuti perwakilan sembilan kampung dan menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Timur Puguh Harjanto serta Perdana Jati Leksono sebagai narasumber. Turut hadir Direktur PPKN Fauzan Fadhilillah.
Camat Muara Pahu Mauliddin Said mengatakan, penanganan stunting memerlukan keselarasan program sejak periode 1.000 hari pertama kehidupan, kesehatan ibu hamil, hingga pertumbuhan bayi dan anak.
Peran posyandu juga perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan kehadiran balita, pemantauan pertumbuhan, serta pemberian makanan tambahan kepada anak yang membutuhkan.
“Pelaksanaan program stunting dan ketahanan pangan di kampung diharapkan dapat berjalan lebih maksimal,” kata Mauliddin saat membuka kegiatan.
Pada bidang ketahanan pangan, pemerintah kampung diminta menyusun program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memiliki strategi usaha, keberlanjutan, dan dampak ekonomi. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan kampung sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Kepala DPMD Kaltim Puguh Harjanto mengapresiasi semangat peserta yang tetap mengikuti kegiatan di tengah masa libur. Menurutnya, bimtek menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kampung.
“Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Materi bimtek juga membahas keterlibatan masyarakat, koperasi desa, serta badan usaha milik desa atau badan usaha milik kampung dalam mengembangkan sektor ketahanan pangan. Melalui pengelolaan yang terencana dan tepat sasaran, program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat kampung. (Adv/DiskominfoKubar)
