SENDAWAR, KALTIM PERS- Unggahan di media sosial yang menyebut dugaan tindak asusila terhadap seorang murid laki-laki di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut), menjadi perhatian publik. Informasi yang beredar melalui akun Facebook pada Rabu, 22 Juli 2026, menyebut seorang guru perempuan berstatus aparatur sipil negara (ASN) diduga membawa murid laki-lakinya kepada sang suami, yang kemudian diduga melakukan tindak asusila.
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa korban merupakan seorang anak yatim. Informasi itu kemudian menyebar luas dan memicu reaksi masyarakat di sekitar lokasi.
Berdasarkan narasi yang beredar di media sosial, ratusan warga mendatangi rumah pasangan yang disebut dalam unggahan tersebut. Massa dilaporkan berupaya memasuki rumah untuk mencari keduanya. Sejumlah personel kepolisian disebut telah berada di lokasi untuk melakukan pengamanan.
Namun, menurut informasi yang masih beredar di media sosial, situasi berubah menjadi ricuh. Massa dikabarkan berhasil mengeluarkan kedua terduga dari dalam rumah dan diduga melakukan aksi pemukulan. Dalam narasi yang beredar, polisi kemudian mengevakuasi guru perempuan tersebut dari lokasi. Meski demikian, kerumunan warga disebut terus mengejar hingga petugas berupaya mengamankan situasi.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Kepolisian maupun pemerintah daerah yang membenarkan kronologi maupun status hukum pihak-pihak yang disebut dalam unggahan tersebut. Dengan demikian, seluruh informasi yang beredar masih sebatas dugaan dan memerlukan verifikasi melalui proses penyelidikan.
Kasus yang menjadi perhatian publik ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Perlindungan tersebut berlaku bagi seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang latar belakang maupun kondisi keluarga.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta tidak mengambil tindakan main hakim sendiri. Proses hukum yang berjalan perlu diberikan ruang agar fakta dapat diungkap berdasarkan alat bukti dan keterangan dari pihak-pihak terkait, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. (ton/KP)
