JAKARTA, KALTIM PERS – Tak berpengaruh meski harga pertalife tidak jadi naik. Tapi warga masih kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Ini akibat, penuhnya diduga para pengetap antrean di Agen Premium Minyak Solar (APMS) dan Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) di Kutai Barat.
Akhirnya warga lebih banyak membeli BBM di pengecer. Harga pertalife Rp15-16 ribu per liter. Padahal harga di APMS dan SPBU hanya Rp10 ribu per liter.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara resmi menjamin bahwa harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan LPG 3 kg tidak akan berubah. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin, 15 Juni 2026.
Subsidi Tetap Mengalir di Tengah Ketidakpastian Global
Bahlil menegaskan, komitmen ini diambil di tengah tekanan harga minyak dunia yang melonjak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Menurutnya, fluktuasi harga minyak saat ini sangat sulit diprediksi—bisa naik drastis dalam sekejap, lalu turun tiba-tiba.
“Kami laporkan di balik dinamika harga global, kita bersepakat untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi, termasuk LPG,” ujar Bahlil di hadapan anggota dewan.
Ia mengakui situasi global saat ini tidak menentu. Konflik yang belum mereda membuat pergerakan harga minyak menjadi liar. “Sekarang bisa cepat naik dan cepat turun. Kita berdoa agar ketegangan politik bisa selesai sehingga kita bisa menganalisa dengan lebih baik,” tambahnya.
Harga di SPBU dan Pangkalan Tetap Stabil
Kepastian ini menjadi angin segar bagi jutaan pengguna Pertalite dan LPG 3 kg di Indonesia. Untuk Pertalite, harga eceran tertinggi (HET) masih bertahan di angka Rp10 ribu per liter. Sementara itu, LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah dijual di kisaran Rp18 ribu hingga Rp24 ribu per tabung, tergantung zona distribusi dan jarak dari pangkalan.
Kebijakan ini memastikan Pertamina sebagai badan usaha milik negara tidak akan melakukan penyesuaian harga jual di tingkat konsumen. Subsidi dari APBN akan tetap digelontorkan untuk menutup selisih antara harga keekonomian dan harga jual di pasar.
Keputusan ini sekaligus meredam spekulasi yang sempat muncul di masyarakat terkait potensi kenaikan harga energi menyusul meningkatnya tensi geopolitik global. Pemerintah memilih untuk menahan beban tambahan subsidi demi menjaga stabilitas harga dan daya beli rumah tangga, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang paling bergantung pada energi bersubsidi ini.(rud/KP)
