SAMARINDA, KALTIM PERS – Kabar baik bagi pekerja di Kalimantan Timur. Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim tahun 2027 disepakati sebesar Rp4.046.360 per bulan. Angka tersebut naik 7,02 persen atau bertambah Rp283.929 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.762.431.
Kesepakatan itu dicapai Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur dalam rapat pada Kamis (19/11/2026). Meski demikian, angka tersebut masih berstatus rekomendasi dan menunggu penetapan resmi melalui keputusan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Jika telah disahkan, UMP 2027 tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Proses pembahasan upah minimum tahun ini berlangsung cukup alot. Perwakilan buruh dan pengusaha harus melalui sejumlah tahapan perundingan sebelum mencapai kesepakatan. Bahkan, rapat dilaporkan sempat mengalami tujuh kali skorsing.
Dalam perhitungan yang disepakati, UMP Kaltim 2027 mengacu pada 67 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp6.039.344.
Kenaikan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli pekerja di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Di sisi lain, dunia usaha juga diharapkan mampu menyesuaikan kebijakan pengupahan tanpa mengganggu keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Selain menetapkan rekomendasi UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim turut membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk enam sektor industri.
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh wilayah Kalimantan Timur akan dilakukan melalui tahapan pembahasan berikutnya.
Dengan kenaikan tersebut, UMP Kaltim 2027 untuk pertama kalinya dalam periode ini menembus angka Rp4 juta. Pekerja kini menantikan pengesahan gubernur sebagai dasar pemberlakuan ketentuan upah minimum tahun depan.(rud/KP)












