DBH Pajak Kaltim Dipangkas Rp832 Miliar, Kutai Barat Kehilangan Rp111 Miliar

SAMARINDA, KALTIM PERS – Kebijakan penyesuaian dana bagi hasil (DBH) pajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2026 berdampak terhadap kemampuan fiskal seluruh kabupaten dan kota. Sebanyak 10 daerah mengalami pengurangan alokasi dengan total mencapai Rp832 miliar.

Pengurangan tersebut tidak hanya dirasakan Kota Samarinda, tetapi juga Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Berau, hingga Mahakam Ulu. Besaran pemangkasan berbeda-beda, bergantung pada penyesuaian target penerimaan pajak provinsi.

Berdasarkan lampiran Surat Gubernur Kaltim Nomor 900.1.14.3/5627/III/BPKAD tertanggal 7 Oktober 2026, Kutai Kartanegara mengalami pengurangan terbesar, sekitar Rp175 miliar. Disusul Samarinda Rp139,6 miliar dan Kutai Barat Rp111 miliar.

Selanjutnya, Kabupaten Paser mengalami pengurangan sekitar Rp99,9 miliar, Berau Rp82,4 miliar, Balikpapan Rp59,7 miliar, Bontang Rp59 miliar, Penajam Paser Utara Rp36,5 miliar, Mahakam Ulu Rp34 miliar, dan Kutai Timur Rp32,9 miliar.

Di Kota Samarinda, dampak penyesuaian fiskal semakin besar setelah pemerintah daerah juga menghadapi pengurangan pendapatan dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp70,03 miliar.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut total pengurangan pendapatan daerah dari dua komponen tersebut mencapai sekitar Rp209 miliar. Dia pun mengajukan keberatan kepada gubernur dan meminta peninjauan kembali terhadap dasar penghitungan serta alokasi yang ditetapkan.

Menurut Andi Harun, pemerintah provinsi perlu membuka data dan kertas kerja penghitungan secara terperinci, termasuk realisasi penerimaan, dasar proyeksi, formula distribusi, hingga perbandingan alokasi bagi seluruh kabupaten dan kota.

Pemerintah Kota Samarinda juga meminta rekonsiliasi bersama untuk memastikan ketepatan penghitungan dan penyaluran hak keuangan daerah. Jika ditemukan kekeliruan, pemerintah provinsi diminta melakukan koreksi dan menyelesaikan kewajiban yang belum disalurkan.

Pemprov Kaltim sebelumnya menjelaskan bahwa penyesuaian DBH berkaitan dengan tidak tercapainya sejumlah target penerimaan pajak, terutama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Target penerimaan PBBKB yang semula Rp7 triliun dikoreksi menjadi Rp5,3 triliun.

Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan alokasi bagi hasil daerah terhadap realisasi pendapatan provinsi. Karena itu, transparansi penghitungan dan kejelasan mekanisme distribusi menjadi penting agar penyesuaian fiskal tidak mengganggu kesinambungan pembangunan serta pelayanan publik di kabupaten dan kota se-Kaltim. (rud/KP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *