Hukum  

Penertiban Kawasan Hutan, Libatkan Perusahaan dan Masyarakat

KUTAI BARAT, KALTIM PERS – Penertiban dilakukan melalui sejumlah mekanisme, antara lain penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara, serta pemulihan aset. Sasaran penertiban mencakup pihak yang melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa izin, memiliki izin tetapi tidak memenuhi persyaratan, maupun memperoleh perizinan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Demikian langkah menjadi bagian dari sosialisasi oleh Kepolisian Resor (Polres) Kutai Barat memfasilitasi tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat dalam mendukung penertiban kawasan hutan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Sosialisasi yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai II Gedung SPKT Polres Kutai Barat itu dihadiri Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Kutai Barat, instansi kehutanan, perusahaan pertambangan, para petinggi kampung, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Tim Satgas PKH yang hadir terdiri dari Kombes Pol. M. Ischaq Said, Kombes Pol. Hans Rachmatulloh Irawan, dan Kolonel Czi. Ganda Tarius. Sementara itu, Polres Kutai Barat diwakili Wakapolres Kompol Subari., didampingi Kabag Ops Kompol Hartono, serta sejumlah pejabat utama.

Dalam pemaparannya, Tim Satgas PKH menjelaskan bahwa Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kawasan hutan. Kebijakan tersebut menyasar aktivitas perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sesi diskusi, Pasi Intel Kodim 0912/Kbr Kapten Arm. Nedi, mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan kawasan hutan serta kriteria suatu kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Tim Satgas PKH menjelaskan bahwa pemulihan kawasan hutan merupakan tanggung jawab bersama, sedangkan penentuan pelanggaran mengacu pada status perizinan, pemenuhan persyaratan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui sosialisasi tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memahami kebijakan penertiban kawasan hutan dan mendukung pelaksanaannya secara tertib, transparan, serta sesuai ketentuan hukum. Polres Kutai Barat menegaskan komitmennya mendukung tugas Satgas PKH melalui koordinasi lintas instansi, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan penertiban kawasan hutan berjalan sesuai aturan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Kutai Barat.(rud/KP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *