JAKARTA, KALTIM PERS— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar tidak mencampuri pelaksanaan proyek yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) setelah anggarannya disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Makassar, 5 November 2026. “KPK menegaskan, keterlibatan anggota DPRD dalam proses Pokir memiliki batas kewenangan yang harus dipatuhi agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun praktik korupsi,” kata Johanis.

Menurut KPK, peran anggota DPRD dalam pengusulan Pokir berakhir setelah usulan disepakati dan masuk dalam APBD. Selanjutnya, pelaksanaan program dan proyek menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KPK juga mengingatkan anggota DPRD agar tidak mengarahkan, mengatur, ataupun menentukan kontraktor yang akan mengerjakan proyek Pokir. Praktik intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa, terlebih jika disertai permintaan komisi atau pembagian keuntungan, dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.
Setelah APBD ditetapkan, DPRD diminta kembali menjalankan fungsi utamanya, yakni pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan, ketentuan anggaran, serta aturan pengadaan barang dan jasa.
Selain persoalan intervensi proyek, KPK menyoroti usulan Pokir yang muncul di luar tahapan perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Seluruh usulan harus mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk melalui kegiatan reses dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga proses perencanaan anggaran berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
KPK turut mengingatkan kepala daerah dan jajaran OPD agar tidak memberikan ruang terhadap intervensi teknis yang bertentangan dengan aturan pengadaan. Kepala daerah juga diminta menghindari praktik jual beli jabatan karena dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kongkalikong dalam pelaksanaan proyek APBD.
Melalui peringatan tersebut, KPK menegaskan pentingnya pemisahan kewenangan antara legislatif dan eksekutif. Pokir harus menjadi instrumen penyaluran aspirasi masyarakat, bukan sarana untuk menguasai proyek ataupun memperoleh keuntungan pribadi. ( pol/KP)












