SENDAWAR, KALTIM PERS— Masyarakat bersama pemerintah Kampung Muara Beloan, Tanjung Pagar, dan Rembayan menyatakan sikap bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di tiga kampung yang dinilai masih menghadapi keterisolasian dan keterbatasan infrastruktur dasar.
Pernyataan tersebut dituangkan dalam Deklarasi Percepatan Pembangunan Tiga Kampung Terisolir yang dilaksanakan di Alun-Alun Etam RT 2, Kampung Muara Beloan, Rabu malam (26/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Muara Pahu Mauliddin Said, pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta unsur masyarakat dari ketiga kampung.
Muara Beloan dan Tanjung Pagar berada di Kecamatan Muara Pahu, sementara Rembayan berada di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat.
Deklarasi ditandai dengan penandatanganan naskah pernyataan sikap bersama oleh Kepala Kampung Muara Beloan Rudy Suhartono, Kepala Kampung Tanjung Pagar Aziz Maulana, dan Kepala Kampung Rembayan HM Syahid.
Penandatanganan juga dilakukan para Ketua BPK dan Kepala Dewan Adat Kampung dari tiga kampung sebagai bentuk dukungan bersama terhadap perjuangan percepatan pembangunan.
Melalui deklarasi tersebut, masyarakat meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar, terutama akses jalan, jembatan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Titik Awal Perjuangan Tiga Kampung
Deklarasi tersebut tidak dimaksudkan berhenti pada penandatanganan naskah pernyataan sikap. Kegiatan ini menjadi titik awal perjuangan bersama tiga kampung untuk membawa persoalan keterisolasian dan kebutuhan pembangunan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Setelah deklarasi, perwakilan tiga kampung akan mengagendakan audiensi dengan Bupati Kutai Barat. Dalam pertemuan tersebut, aspirasi dan dokumen pernyataan sikap bersama akan disampaikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
Audiensi tersebut diharapkan dapat membuka ruang pembahasan lebih konkret mengenai kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di Muara Beloan, Tanjung Pagar, dan Rembayan.
Salah satu harapan yang diperjuangkan adalah agar kebutuhan mendesak tiga kampung dapat memperoleh perhatian dalam APBD Perubahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2027 dan APBD Tahun 2028, sesuai mekanisme perencanaan dan kemampuan keuangan daerah.
Minta Keterisolasian Segera Dibuka
Dalam pernyataan sikap bersama, masyarakat menegaskan berhak memperoleh pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan sebagaimana masyarakat di wilayah lainnya.
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga pemerintah pusat mengambil langkah nyata untuk membuka keterisolasian tiga kampung tersebut.
Salah satu kebutuhan utama adalah percepatan pembangunan akses jalan dan jembatan yang layak serta dapat digunakan masyarakat sepanjang tahun.
Ketersediaan jalan dinilai penting bukan hanya untuk mobilitas masyarakat antarkampung, tetapi juga membuka akses menuju pusat pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, serta pusat perekonomian.
Kondisi akses transportasi yang terbatas selama ini dinilai menjadi salah satu hambatan masyarakat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan memperoleh pelayanan dasar.
Listrik Jadi Kebutuhan Mendesak
Selain jalan, pembangunan dan pemerataan jaringan listrik menjadi salah satu poin utama deklarasi.
Masyarakat Muara Beloan, Tanjung Pagar, dan Rembayan berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat mempercepat pembangunan jaringan listrik sehingga warga memperoleh pelayanan energi yang memadai.
Listrik dinilai menjadi kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, pelayanan pemerintahan dan kesehatan hingga kegiatan usaha serta pengembangan ekonomi kampung.
Karena itu, pembangunan jalan dan jaringan listrik diharapkan dapat berjalan seiring sebagai bagian dari upaya membuka keterisolasian ketiga kampung.
Dorong Pendidikan, Kesehatan, dan Telekomunikasi
Deklarasi juga meminta peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, air bersih, serta sarana dan prasarana publik lainnya.
Pemenuhan pelayanan dasar tersebut dipandang penting agar masyarakat di wilayah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan dapat memperoleh pelayanan yang setara.
Ketiga kampung juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor pertanian, perikanan, usaha masyarakat, dan potensi ekonomi lokal.
Pengembangan sektor tersebut diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membantu mengurangi kemiskinan.
Akses transportasi yang memadai dinilai memiliki hubungan erat dengan pengembangan ekonomi. Ketika jalan terbuka, hasil perikanan dan pertanian masyarakat akan lebih mudah dibawa menuju pasar dengan waktu dan biaya angkut yang lebih efisien.
Pembangunan Tetap Perhatikan Lingkungan dan Kearifan Lokal
Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat juga menyatakan siap menjaga persatuan serta mendukung proses pembangunan.
Namun, pembangunan diharapkan tetap memperhatikan hak masyarakat, kearifan lokal, kelestarian lingkungan hidup, serta kepentingan generasi mendatang.
Masyarakat Muara Beloan, Tanjung Pagar, dan Rembayan juga menyerukan persatuan untuk mengawal perjuangan pembangunan secara damai, bermartabat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semangat tersebut dirangkum dalam seruan, “Bersatu Membuka Keterisolasian, Bersama Mempercepat Pembangunan.”
Harapkan Masuk Prioritas APBD
Pernyataan sikap bersama menjadi bentuk aspirasi agar tiga kampung memperoleh perhatian lebih besar dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maupun program pemerintah pusat.
Masyarakat berharap deklarasi tidak berhenti sebagai dokumen seremonial, tetapi menjadi dasar untuk memperkuat komunikasi dan perjuangan memperoleh pembangunan yang lebih merata.
Pembukaan akses jalan dan jembatan, penyediaan jaringan listrik, peningkatan telekomunikasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat menjadi kebutuhan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti secara bertahap.
Perjuangan melalui audiensi dengan Bupati Kutai Barat nantinya juga diharapkan dapat memperjelas program yang memungkinkan ditangani lebih awal melalui APBD Perubahan 2027, sementara kebutuhan pembangunan lainnya dapat diperjuangkan dalam APBD 2028 maupun melalui sumber pembiayaan pemerintah provinsi dan pusat.
Melalui percepatan pembangunan tersebut, keterisolasian Muara Beloan, Tanjung Pagar, dan Rembayan diharapkan semakin terbuka sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik dan pusat perekonomian.
Deklarasi sekaligus menjadi pesan bahwa percepatan pembangunan tiga kampung membutuhkan sinergi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah pusat, dunia usaha, pemerintah kampung, lembaga adat, BPK, dan seluruh masyarakat.
(rud/KP)
