SAMARINDA, KALTIM PERS— Aksi pengibaran bendera Borneo Raya yang disertai spanduk berisi kritik terhadap pemerintah pusat di kawasan Flyover Samarinda, Kalimantan Timur, pada Senin (17/8/2026) pagi, mendapat perhatian berbagai pihak.
Ketua Umum Persatuan Dayak Kalimantan Timur sekaligus anggota DPD RI, Yulianus Henock Sumual, menilai aksi yang berlangsung bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu merupakan sinyal adanya persoalan ketidakadilan pembangunan yang dirasakan masyarakat daerah.
Yulianus menegaskan, pengibaran Borneo Raya tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keinginan masyarakat Dayak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sebenarnya ini bukan karena orang Dayak ingin merdeka. Tetapi tujuannya adalah menuntut ketidakadilan. Arahnya ke sana,” kata Yulianus, Selasa (18/8/2026).
Menurut dia, pemerintah pusat perlu melihat aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian keresahan masyarakat di daerah.
Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah persoalan pembangunan di Kalimantan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat, terutama terkait infrastruktur dan pemerataan pembangunan.
Soroti ketimpangan pembangunan
Yulianus menilai pembangunan nasional selama 81 tahun kemerdekaan belum memberikan dampak yang merata bagi seluruh wilayah Indonesia.
Kalimantan dan sejumlah daerah di luar Jawa, kata dia, masih menghadapi persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian lebih serius.
“Pembangunan banyak bertumpu kepada Pulau Jawa,” ujarnya.
Padahal, menurut Yulianus, Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan selama ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Ia menilai pemanfaatan sumber daya alam di daerah semestinya diikuti dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Masyarakat daerah, lanjut dia, perlu merasakan manfaat yang lebih besar dari kekayaan alam yang selama ini dikelola untuk mendukung pembangunan nasional.
“Kekayaan alam yang luar biasa kaya, berbagai sumber daya alam dikeruk habis-habisan, tetapi kembalinya ke daerah sangat minim. Bahkan banyak sekali pemotongan anggaran,” katanya.
Minta hubungan pusat-daerah dievaluasi
Yulianus juga menyoroti semakin terbatasnya kemampuan anggaran daerah dari tahun ke tahun. Menurut dia, kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi kembali kebijakan yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Yulianus, semangat desentralisasi perlu diperkuat agar pemerintah daerah memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Ini sinyal sekali lagi kepada pemerintah pusat supaya proses desentralisasi yang dipercayakan kepada semangat otonomi daerah itu dikembalikan kepada daerah,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah pusat tidak menarik terlalu banyak kewenangan dan sumber daya ke tingkat pusat.
Menurut dia, daerah membutuhkan kewenangan serta dukungan anggaran yang memadai agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Tegaskan komitmen terhadap NKRI
Yulianus menegaskan masyarakat Dayak dan masyarakat daerah lainnya tetap memiliki komitmen terhadap NKRI.
Menurut dia, tuntutan terhadap pemerataan dan keadilan pembangunan seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan bangsa.
“Tidak ada orang Indonesia ingin memisahkan diri dari NKRI bila pemerintah pusat bersikap adil kepada daerah,” ucapnya.
Sebagai senator asal Kalimantan Timur, Yulianus meminta pemerintah pusat segera merespons berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Ia berharap Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan pembangunan, terutama di wilayah yang selama ini menjadi salah satu sumber kekayaan alam nasional.
Menurut Yulianus, pemerataan pembangunan juga berkaitan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat.
Ketika anggaran dan aktivitas ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di pusat, daerah dinilai akan menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yulianus juga menyoroti kondisi infrastruktur di Kalimantan yang masih membutuhkan pembenahan.
Ia menyebut sejumlah ruas jalan di daerah masih mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Bagi Yulianus, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar kekayaan sumber daya alam Kalimantan dapat berjalan seiring dengan peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai rasa keadilan dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat daerah terhadap pemerintah sekaligus menjaga keutuhan NKRI.(rud/KP)
