SENDAWAR, KALTIM PERS – Ketiadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) di Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, membuat warga harus membeli Pertalite dengan harga lebih tinggi dari harga resmi. Kondisi ini paling dirasakan para nelayan yang bergantung pada bahan bakar untuk mencari nafkah.
Camat Penyinggahan Edy Murhamdi mengatakan, persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat sejak dirinya menjabat sekitar dua bulan lalu.
Menurut dia, warga selama ini bergantung pada pasokan Pertalite yang didatangkan dari Kecamatan Muara Pahu hingga Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Karena di Penyinggahan belum memiliki SPBU maupun APMS, masyarakat harus membeli BBM dari luar daerah. Akibatnya, harga Pertalite di tingkat eceran mencapai sekitar Rp16.000 per liter,” kata Edy.
Ia menilai kondisi tersebut membebani masyarakat, terutama nelayan yang setiap hari menggunakan BBM untuk mengoperasikan perahu saat mencari ikan di Sungai Mahakam.
Karena itu, Pemerintah Kecamatan Penyinggahan berharap tersedia layanan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah tersebut agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Kami berharap nelayan bisa menikmati Pertalite bersubsidi dengan harga sekitar Rp10.000 per liter melalui SPBU atau APMS,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan salah seorang nelayan, Saripudin. Ia mengaku kesulitan memperoleh Pertalite bersubsidi. Kalaupun tersedia, harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi dibandingkan harga di SPBU.
“Selisihnya mencapai Rp6.000 per liter. Kami membeli sekitar Rp16.000, sedangkan di SPBU hanya Rp10.000 per liter,” katanya.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi untuk memperbaiki distribusi BBM di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyaluran.
Menurut dia, pemerintah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna memperluas akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi, terutama bagi nelayan yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
“Terkait pendistribusian BBM di wilayah Kutai Barat, tentu akan kami upayakan penanganannya melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar masyarakat, khususnya nelayan, mendapatkan akses BBM bersubsidi dengan lebih mudah,” kata Frederick.(yan/adv/diskominfo)
