JAKARTA, KALTIM PERS – Ragu bahkan mustahil. Wacana Pemerintah Pusat akan membangun jaringan kereta api di Kalimantan. Panjangnya, 2.772 kilometer atau setara 26.400 kali panjang lapangan sepakbola Piala Dunia 2026. Di sisi lain, per akhir triwulan I tahun 2026, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia berkisar diangka Rp9.637 triliun.
Tapi jika Tuhan berkehendak, bukan tidak mungkin. Sebagai warga Kaltim optimis saja. Semoga terwujud jaringan kereta api di Pulau Kalimantan. Ada kedekatan bisa terjadi, menyusul Provinsi Kaltim sebagai pusat Ibu Kota Negara Nusantara.
Wacana inipun sempat terbukur. Ketika diprogramkan mantan Gubernur Kaltim Almarhum Awang Faroek Ishak pada tahun 2020 tuntas membangun rel kereta api Borneo di Kalimantan. Proyek jalur rel kereta api dan techno park ini pun menelan investasi senilai Rp 72 triliun.
Tujuannya, angkut penumpang dan angkutan barang, pengertian angkutan barang itu bisa batubara, bisa migas, bisa juga kehutanan dan juga CPO (crude palm oil) dan semua SDA termasuk penumpang.
Pertanyaannya sekarang, kepada Presiden Prabowo , sumber dana membangun jaringan kereta api dari mana ? Di laman KOMPAS.com, edisi 28 Juni 2026. Bahwa Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pembangunan jaringan kereta api logistik di Kalimantan bukan sumber dana Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melainkan, dari investor swasta melalui skema investasi.
Ia mencontohkan bisnis angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang dikelola KAI secara komersial tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO).
Dudy mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto juga mendorong agar pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan segera direalisasikan untuk mendukung kebutuhan nasional. Meski demikian, ia menegaskan percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor mengingat proyek perkeretaapian membutuhkan investasi yang besar serta perencanaan bisnis yang matang.
“Bangun kereta kan enggak murah itu. Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Agus mengatakan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi berbagai masukan dalam penyusunan proyek tersebut. Menurut dia, komite itu akan bertugas menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.
Agus menambahkan, hingga kini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api. Padahal pulau tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai. Karena itu, pembangunan jalur kereta api diharapkan dapat membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi logistik.(rud/KP)
