Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dulunya kerap disebut pertahanan sipil (hansip). Terkadang dianggap bagian dari pengaman terdepan di kampung. Sehingga keberadaannya sangat penting. Ironisnya kerap dianggap hal biasa saja. Apalagi saat itu didominasi oleh kaum tua.
Berikut artikel secara bersambung yang dibuat oleh Syupiansyah, S.I.P., Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat. Inovasi ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah kampung maupun pemerintah kecamatan lainnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), menghadirkan inovasi pelayanan publik SIGADEPO V2.0 (Siaga Garda Desa dan Posyandu) untuk meningkatkan peran Satlinmas sekaligus memperkuat pelayanan pemerintahan kampung dan Posyandu. Inovasi yang digagas tersebut diterapkan di enam kampung dengan pendekatan humanis, terstruktur, dan berbasis teknologi digital. Yakni Kampung Penyinggahan Ulu, Penyinggahan Ilir, Minta, Loa Deras, Bakung, dan Tanjung Haur.
Inovasi ini berangkat dari sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi Satlinmas di tingkat kampung. Berdasarkan analisis lapangan, sebagian besar personel Satlinmas didominasi warga berusia di atas 50 tahun sehingga memiliki keterbatasan fisik untuk menjalankan patroli malam maupun tugas pengamanan yang membutuhkan tenaga besar. Selain itu, minimnya pembinaan berkala menyebabkan sebagian anggota belum memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi), termasuk keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Rendahnya honorarium juga dinilai memengaruhi motivasi generasi muda untuk bergabung, sementara sistem pelaporan kehadiran secara manual membuka peluang terjadinya absensi fiktif.
Melalui SIGADEPO V2.0, Satlinmas diberikan peran tambahan yang lebih produktif tanpa mengabaikan tugas pokok penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Salah satunya melalui piket harian di kantor kepala kampung pada enam kampung di Kecamatan Penyinggahan. Kehadiran personel di kantor kampung diharapkan membantu menjaga ketertiban administrasi, memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintahan kampung.
Selain itu, Satlinmas dilibatkan dalam pendampingan enam bidang SPM Posyandu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Personel bertugas membantu menjaga keamanan dan ketertiban, mengatur alur pelayanan, mendukung kebutuhan logistik, serta menggerakkan partisipasi masyarakat. Pembinaan juga dilakukan melalui pelatihan baris-berbaris (PBB), pemahaman tupoksi, dan peningkatan kemampuan menggunakan teknologi. Untuk memastikan kedisiplinan dan transparansi, setiap lokasi piket dilengkapi QR Code unik. Anggota wajib melakukan pemindaian barcode disertai foto berseragam secara langsung sebagai bukti kehadiran digital.
Pelaksanaan program ini didukung sinergi lintas sektor yang melibatkan Camat Penyinggahan Edy Murhamdi, S.E., M.Si., unsur Polsek dan Koramil, Puskesmas, petinggi kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta kader Posyandu. Melalui SIGADEPO V2.0, pemerintah kecamatan menargetkan peningkatan kedisiplinan Satlinmas, tertib administrasi pemerintahan kampung, serta pelayanan Posyandu yang lebih aman dan optimal. Inovasi tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hingga tingkat kampung, guna mewujudkan desa yang aman, masyarakat sehat, dan pelayanan publik yang semakin akuntabel. (bersambung bagian pertama)
