KUTAI BARAT, KALTIM PERS— Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan pembangunan jalan penghubung Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Paser mulai 2027. Proyek ini ditargetkan membuka keterisolasian empat kampung sekaligus memperluas akses ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
Empat kampung yang menjadi sasaran pembangunan tersebut adalah Gerunggung, Tanjung Soke, Lemper, dan Deraya. Keempatnya direncanakan terhubung dengan Desa Kepala Telake, Kabupaten Paser, hingga kawasan perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi langkah penting untuk mengakhiri keterisolasian sejumlah kampung. Pemerintah ingin masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses transportasi yang lebih mudah, termasuk untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
“Saya ingin Gerunggung, Tanjung Soke, Deraya, dan Lemper yang dulunya terisolasi, nantinya juga terhubung dengan Kabupaten Paser,” kata Rudy.
Pembangunan jalur Gerunggung-Kepala Telake hingga perbatasan Kaltim-Kalteng direncanakan menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract mulai 2027. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Paser akan menuntaskan pembangunan ruas Muara Lembakan-Kepala Telake sepanjang sekitar 23 kilometer.
Pemilihan jalur melalui Kepala Telake merupakan perubahan dari rencana awal yang mengarah ke Muara Lembakan. Pertimbangan utamanya adalah jarak yang lebih pendek serta akses yang dinilai lebih strategis menuju perbatasan Kaltim-Kalteng. Jarak Gerunggung-Kepala Telake diperkirakan sekitar 30-40 kilometer, sedangkan dari Kepala Telake menuju perbatasan sekitar 12 kilometer.
Jika terkoneksi dengan jaringan Trans Kalimantan, jalur tersebut berpotensi menjadi alternatif lintasan dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui poros Sotek-Bongan. Kehadiran akses baru ini diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang investasi di kawasan yang selama ini sulit dijangkau.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga memperkuat konektivitas transportasi laut dengan membenahi Dermaga Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dermaga yang menghubungkan Penajam dengan Kota Balikpapan tersebut memiliki peran strategis dalam mobilitas penumpang sekaligus mendukung distribusi logistik menuju IKN.
Untuk perbaikan dermaga, Pemprov Kaltim melalui Dinas Perhubungan menyiapkan anggaran sekitar Rp400 juta pada 2026. Pekerjaan meliputi pembenahan bagian dermaga yang mengalami penurunan serta tangga menuju kapal penumpang atau speedboat yang kondisinya mulai keropos.
“Sejumlah pembenahan harus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa dermaga ini,” ujar Rudy saat meninjau Dermaga Penajam.
Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Yusliando menjelaskan, pengelolaan Dermaga Penajam beralih dari Pemerintah Kabupaten PPU kepada Pemprov Kaltim sejak Januari 2026 karena melayani transportasi lintas kabupaten/kota. Selama 2026, pengelolaan masih dilakukan melalui kerja sama dengan Pemkab PPU. Adapun mulai 2027, pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Terkait rencana pemindahan dermaga ke kawasan sekitar Nenang, Rudy meminta agar dilakukan kajian secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan transportasi masyarakat serta mendukung pengembangan konektivitas kawasan IKN. ( rud/KP)












