SENDAWAR, KALTIM PERS – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendorong hadirnya pelayanan pembuatan paspor di wilayah setempat. Langkah tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh ke Samarinda untuk mengurus dokumen perjalanan ke luar negeri.
Rencana pelayanan paspor itu dibahas dalam pertemuan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Samarinda, Misnal Ariyanto, di Ruang Kerja Bupati Kubar, 4 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Frederick Edwin menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan paspor cukup tinggi. Paspor diperlukan warga untuk berbagai keperluan, seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah, ziarah ke Yerusalem, pendidikan, pekerjaan, maupun perjalanan ke luar negeri.
Menurutnya, masyarakat Kubar selama ini menghadapi sejumlah kendala karena pelayanan pembuatan paspor berada di Samarinda. Selain membutuhkan waktu perjalanan yang panjang, warga juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi yang tidak sedikit.
“Untuk mengurus paspor ke Samarinda membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang cukup besar,” kata Frederick.
Menanggapi permintaan tersebut, Misnal Ariyanto mengatakan pihaknya akan mengkaji kemungkinan pelaksanaan pelayanan keimigrasian dengan sistem jemput bola di Kutai Barat.
“Kami merencanakan adanya pelayanan paspor di Kubar selama dua hingga tiga hari pada waktu tertentu,” ujarnya.
Pelaksanaan program tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, terutama terkait penentuan lokasi pelayanan, jadwal kegiatan, kesiapan sarana pendukung, serta jumlah masyarakat yang akan mengajukan permohonan paspor.
Frederick berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan. Kehadiran pelayanan paspor di Kutai Barat dinilai akan memberikan kemudahan sekaligus mengurangi beban biaya masyarakat.
Selain itu, layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, efisien, dan semakin dekat dengan kebutuhan warga. (rud/adv/diskominfo)
