JAKARTA, KALTIM PERS – Meski sudah ditegaskan tidak bakal dicairkan. Namun sejumlah kepala desa tetap menolak. Bahkan ancam demo besar-besaran menurunkan 50.000 orang dari perwakilan 37 provinsi ke Jakarta, Senin, 8 Desember 2025 (hari ini). Buntut Pemerintah Pusat tak cairnya Dana Desa (DD) Non-Earmarked (tidak ditentukan kegunaannya), sebelum 17 September 2025.
Peserta aksi damai dari luar Kaltim, sudah berada di Jakarta. Sedangkan Kutai Kartanegara (Kukar) ada 30 desa sudah menyusul ke Jakarta.
Beraninya ancaman ini disampaikan Sumali, Kepala Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar, Kaltim. Ternyata keberanian menyuarakan ini, Sumali juga menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPW APDESI).
Dampak dari penghentian pencairan DD tahun 2025, Sumali menyebutkan, tiap desa berjumlah Rp 200 juta. Sedangkan DD Loa Tepu tahun 2025 seharusnya menerima Rp 700 juta. Mengecewakan lagi, tahun 2026 bakal dipotong lebih parah lagi. Hanya tersisa kisaran Rp 200 juta per desa yang bisa digunakan.
Yang membuat pusing, anggaran tahun 2026, tidak hanya DD yang tersisa Rp 200 juta. Ternyata Pemerintah Pusat juga akan memotong Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/ADK) yang bersumber dari APBD kabupaten, kisaran 40-50 persen. Dia mengaku, salinan pagu indikatif ADD/ADK sudah diterimanya. Untuk ADD/ADK Loa Lepu tahun 2025 diterima Rp 3 miliar, tapi tahun 2026 dierima hanya kisaran Rp 1,5 miliar.
Pemangkasan ADD/ADK dipastikan akan berdampak besar pengadaan barang dan jasa dan kegunaan lainnya. Terkecuali belanja aparatur kampung dan operasional rutin. ”Yang tidak bisa dipangkas juga terkait program pemberdayaan masyarakat, itu tetap dipertahankan menyangkut kepentingan masyarakat umum,” tegas Sumali.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, ada sebagian DD yang ditahan. Diperlukan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Purbaya mengklaim persoalan ini bukan ranah Kementerian Keuangan. Ia menyebut keputusan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Koperasi serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Purbaya juga merespons sikap APDESI yang menolak PMK 81/2025. Ia mempersilakan pemerintah desa untuk menolak aturan tersebut. “Biar aja dia menolak. Emang boleh nolak?” pungkas Purbaya.
KALTIM HILANG RP 49,5 TRILIUN
Pemangkasan dana dari Pemerintah Pusat juga gila-gilaan. Jajaran Pemerintah Provinsi (pemprov), bahkan 10 kab/kota se-Kaltim tahun anggaran 2026, jadi pil pahit. Padahal melihat pendapatan Kaltim ke kas negara data 2024 hingga 2025 kisaran Rp 800 triliun per tahun. Sementara merujuk disahkan APBD 10 kab/kota se-Kaltim tahun 2026 hanya Rp 49,5 triliun. Sedangkan 2025, APBD se-Kaltim totalnya Rp 74,1 triliun. Artinya, antara 2025 dan 2026, selisih atau hilang/berkurang sebesar Rp 49,5 triliun.
Dipastikan berkurangnya dana di APBD 10 kab/kota se-Kaltim akan berimbas pengalokasian ADK diterima 190 kampung dan 4 kelurahan di Kutai Barat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sumali, Kades Loa Tepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar.
APBD 10 Kab/Kota se-Kalimantan Timur dan Pemprov Tahun 2026
- APBD Kaltim 2025 Rp21 triliun, tahun 2026 Rp15,15 triliun, selisih Rp5,85 triliun
- APBD Kukar 2025 Rp11,1 triliun, tahun 2026 Rp7,1 triliun, selisih Rp4 triliun.
- APBD Paser 2025 Rp4,9 triliun, tahun 2026 Rp3,9 triliun selisih Rp1 triliun.
- APBD Bontang 2025 Rp3,1 triliun, tahun 2026 Rp1,9 triliun, selisih Rp1,2 triliun.
- APBD Kutim 2025 Rp9,89 triliun, tahun 2026 Rp5,711 triliun, selisih Rp4,179 triliun.
- APBD Kubar 2025 Rp4,91 triliun, tahun 2026 Rp3,51 triliun, selisih Rp1,4 triliun
- APBD Berau 2025 Rp5,2 triliun, tahun 2026 Rp3,42 triliun, selisih Rp1,78 triliun.
- APBD PPU 2025 Rp2,4 triliun, tahun 2026 Rp1,48 triliun selisih Rp920 miliar.
- APBD Samarinda 2025 Rp4,9 triliun, tahun 2026 Rp3,1 triliun, selisih Rp1,8 triliun.
- APBD Balikpapan 2025 Rp4,755 triliun, tahun 2026 Rp2,9 triliun, selisih Rp1,855 triliun.
- APBD Mahulu 2025 Rp2,3 triliun, tahun 2026 Rp1,59 triliun, selisih Rp710 miliar
Jumlah keseluruhan APBD se-Kaltim Tahun 2025 Rp 74,1 triliun, APBD Tahun 2026 turun Rp 49, 5 triliun, Selisih atau berkurang sekira Rp 24,694 triliun. (rud/KP)
