YOGYAKARTA, KALTIM PERS- Kerap ditemukan beberapa masalah muncul dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan kepala kampung. Penyebabnya, dari format SKT lemah secara hukum, tanpa melihat asal-usul tanah, dan munculnya masalah lainnya.
Hal ini dikupas untuk menjadi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Kajian Nusantara (PPKN), di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, sejak 20-26 September 2025. Diikuti 32 peserta dari para petinggi dan perangkat kampung se-Kecamatan Muara Pahu. Melibatkan 4 orang pendamping dari Pemerintah Kecamatan Muara Pahu.
PPKN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta. Kelima narasumber yakni Drs. H Mirza Erapunagi (Asesor Kompetensi Pemerintahan LSP PDN Kemendagri), R. Rachmawati. SIP., MA (Perencana Ahli Muda Kemendagri), Titus Teguh Basuki, S.T., M.Sc ( Fasilitator Pemerintahan Kemendagri), 4. Nurfitriana, S.S., MPA ( Penelaah Teknis Kebijakan), dan Robertha Astri Karunia Dewi R, S.IAN.
Materi tambahan, pembekalan Penyusunan dan Tata Cara Penginputan Profil Desa Kelurahan (Prodeskel), Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel), dan Penggunaan Aplikasi Sistim Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Dihari terakhir atau keempat, peserta bimtek diberikan studi tiru wisata di Ledok Sambi Ecopark, Desa Wisata Sambi. Kemudian destinasi wisata ke Banker Merapi, dilanjutkan meninjau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pembuatan rengginang dan pelestarian madu di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Direktur Utama PPKN, Fauzan Fadhilillah mengharapkan, aparatur dapat lebih memahami regulasi terkini dan meningkatkan keterampilan teknis dalam pengelolaan data. ”Kemudian mampu mengoptimalkan penggunaan aplikasi berbasis digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” kata Fauzan.
Camat Muara Pahu Mauliddin Said yang membuka bimtek menyambut baik dilaksanakan kegiatan ini. Hal ini menjawab masih banyak ditemukan di 12 pemerintah kampung se-Kecamatan Muara Pahu dalam monitoring oleh pemerintah kecamatan. Seperti persoalan SKT, Prodeskel, Epdeskel dan Sipades. ”Saya mengucapkan terima kasih kepada PPKN yang telah menjadi bagian penyelenggara bimtek ini,” kata mantan Camat Melak.
Camat menambahkan, output bimtek ini tidak saja menjadikan para aparatur kampung dapat bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, PPKN juga telah memberikan fasilitas selama kegiatan dengan baik. Diharapkan hal ini akan terus berkelanjutan guna pembinaan kepada aparatur kampung menjadi lebih baik dengan tema bimtek lainnya kedepannya nanti. (rud/KP)
