SENDAWAR, KALTIM PERS – Tranfser ke daerah (TKD) dikurangi oleh Pemerintah Pusat bukan hanya ancaman. Berimbas ke Kutai Barat (Kubar). APBD Kubar 2026 hanya Rp 3,51 triliun atau terjadi penurunan sebesar Rp 1,4 triliun. Penurunan ini jika dibandingkan APBD Perubahan Kubar 2025 sebesar Rp 4,91 triliun. Sedangkan APBD Kubar 2024 mencapai Rp 4,01 triliun.
Ya merosot. Padahal, Kubar lagi gencarnya memprogramkan pembangunan infrastruktur ke kampung-kampung. Sehingga perlu dana sangat besar.
Seperti dua proyek infrastruktur strategis di Kubar yang pembangunannya telah mangkrak selama bertahun-tahun. Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) dibangun untuk menghubungkan Kecamatan Melak dan Mook Manaar Bulan. Sedangkan Jalan Bung Karno bertujuan mempersingkat jarak tempuh antara Kecamatan Tering dan Barong Tongkok.
Besaran APBD Kubar 2026 senilai Rp3,51 triliun disampaikan Bupati Kubar Frederick Edwin, Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna VII Masa Sidang III Tahun 2025 DPRD Kutai Barat, Rabu, 8 Oktober 2025.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor, mulai dari belanja operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga alokasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Rancangan APBD 2026, menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,81 triliun. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk belanja tidak terduga sebagai langkah antisipatif terhadap keadaan darurat yang mungkin terjadi. Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp701,85 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp5 miliar.
Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat perlahan dikurangi, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Rancangan APBD 2026 merupakan hasil kerja sama antara pemkab dan DPRD Kubar dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Anggaran 2026 akan menjadi tahap penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat arah pembangunan menuju tercapainya Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat.
Ia menegaskan, fokus pembangunan 2026pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan nilai adat dan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditopang oleh pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Menurutnya, tema pembangunan daerah 2026 adalah “Pemenuhan SDM serta penguatan nilai adat dan keagamaan untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi kerakyatan didukung infrastruktur berkelanjutan.” Tema tersebut menjadi panduan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dengan struktur anggaran tersebut, berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan rancangan APBD 2026 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas. Pemerintah memastikan setiap program dan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Pemkab berkomitmen agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Kubar. (rud/KP)
