Tahun anggaran 2026, jadi pil pahit. Ini dirasakan pemerintah dari 10 kab/kota se-Kaltim. Tak terkecuali bagi 190 kampung plus 4 kelurahan di Kutai Barat (Kubar). Ikat pinggang kita, heee biar jadi langsing tahun 2026. Menilik pendapatan Kaltim ke kas negara data 2024 hingga 2025 kisaran Rp 800 triliun. Sementara merujuk disahkan APBD 10 kab/kota se-Kaltim tahun 2026 hanya Rp 49,5 triliun. Jika 2025 totalnya Rp 74,1 triliun. Artinya, antara 2025 dan 2026, selisih Rp 49,5 triliun.
Catatan: Rudy Suhartono
Reaksi ketidakpuasan Tranfer Ke Daerah (TKD) tengah menjadi buah bibir elit eksekutif, legislatif dan warga Kaltim. Terkhusus 10 kab/kota se-Kaltim. Akibatnya, di sejumlah media melansir ada gerakan warga Kaltim ke Pusat. Awal Oktober hingga Desember 2025, puluhan organisasi masyarakat tergabung dalam Forum Aksi (Fraksi) Kaltim demo ke Jakarta. Mereka menyoalkan pemangkasan TKD. Pusat diminta meninjau ulang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. ”Terutama dari sektor batubara dan migas. Pada 2024, total setoran dari Kaltim ke kas negara mencapai lebih dari Rp800 triliun,”Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru.
Demikian pula diperjuangkan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum). Harum mengeluhkan kecilnya DBH batubara Kaltim. Selain batubara, sumber daya alam baik migas, maupun kelapa sawit juga berkontribusi besar untuk pendapatan negara.
Hal itu, dia sampaikan Harum saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Provinsi Kaltim, Kementerian Keuangan, Edi Mulyadi beserta jajarannya, di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, belum lama ini.
Kontribusi Kaltim dari sektor batubara, menurutnya mencapai nilai sebesar Rp850 triliun. Bahkan, 60 persen pasokan batu bara nasional berasal dari Kaltim. ”Namun dari jumlah itu, yang kembali ke Kaltim sangat kecil,” kata Harum mantan Anggota DPPRI periode 2019-2024.
PAKAI JURUS EFISIENSI
Banyaknya pemangkasan TKD membuat sejumlah kepala daerah harus memikirkan lebih dalam. Khususnya, belanja modal barang dan jasa. Jika tidak bakal terjadi defisit di tengah anjloknya anggaran dari tahun sebelumnya. Sementara, daerah juga dipusingkan beban gaji tambahan bagi tenaga pemerintah yang baru. Selain gaji dan tunjangan pegawai yang lama. Ini tidak bisa dikurangi. Masalahnya menyangkut hak kehidupan seseorang atau aparat pemerintah. Yang lebih pusing lagi, bagi para kepala kampung ikut berimbas mendadak dihentikan dana desa non earmarked. Menyusul adanya PMK 81 Tahun 2025.
Lantas apa saja komentar kepala daerah dampak pengurangan TKD ini ?
PEMPROV KALTIM
Gubernur Kaltim Rudy Masud meski APBD 2026 turun Rp 6 triliun sebelumnya Rp 21 triliun akan tetap semaksimal mungkin bekerja. Selain ada beban Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP), Rudy memastikan program gratispol layanan kesehatan gratis bagi masyarakat juga tetap berjalan pada 2026. “Program gratispol juga insya Allah berjalan sesuai harapan. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk Kalimantan Timur,” ujar Rudy.
Pemprov tetap memprioritaskan pelayanan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, dan persiapan pembangunan penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN). APBD 2026 telah disusun dengan memperhatikan kebutuhan penguatan layanan dan infrastruktur pendukung IKN yang ditargetkan beroperasi penuh pada 2028. “Komitmen dan ikhtiar kita untuk Kalimantan Timur ke depan, yakinlah hakul yakin. Insya Allah kita siap menyambut IKN di tahun 2028 nanti,” ujarnya.
KUTAI BARAT
Bupati Kutai Barat (Kubar) Frederick Edwin mengatakan, meski berkurang namun anggaran yang ada akan digunakan untuk berbagai sektor, mulai dari belanja operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga alokasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk belanja tidak terduga sebagai langkah antisipatif terhadap keadaan darurat yang mungkin terjadi. Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp701,85 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp5 miliar.
Pemerintah menekankan pentingnya peningkatan PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat perlahan dikurangi, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Ia menegaskan, fokus pembangunan 2026 pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan nilai adat dan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditopang oleh pembangunan infrastruktur berkelanjutan. “Pemenuhan SDM serta penguatan nilai adat dan keagamaan untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi kerakyatan didukung infrastruktur berkelanjutan.” Tema tersebut menjadi panduan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
KUTAI KARTANEGARA
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan, seluruh program prioritas tetap diupayakan dapat direalisasikan. Pemerintah daerah telah menyiapkan strategi khusus agar penurunan anggaran tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar dan program strategis tetap terakomodasi secara proporsional.
“Pertama, komitmen kita bahwa layanan dasar terhadap masyarakat itu kita jamin tidak akan terganggu. Kedua, layanan minimum atau layanan minimal pun tidak terganggu,” ujar Aulia, Rabu, 3 Desember 2025.
Program dedikasi daerah yang selama ini menjadi identitas pembangunan Kukar juga tetap dilanjutkan. Selain itu, pemerintah daerah wajib mendukung program prioritas nasional yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto. “Program dedikasi tetap kita laksanakan. Lalu program nasional seperti MBG, dukungan terhadap Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga ketahanan pangan juga tetap berjalan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, situasi ini mengharuskan penataan ulang program, penundaan belanja non-prioritas, serta efisiensi tanpa mengurangi esensi pelayanan masyarakat. “Kondisi ini membuat kita bisa melakukan penataan kembali terhadap program dan struktur APBD kita,” ujarnya.
SAMARINDA
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan empat prinsip utama APBD 2026:
1. Penguatan belanja wajib dan prioritas di pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.
2. Penyederhanaan program dan efisiensi anggaran.
3. Optimalisasi pendapatan daerah, termasuk digitalisasi layanan dan penguatan BUMD.
4. Pengendalian belanja non-prioritas, terutama makan-minum, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.
Kota Samarinda pada 2025 tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi 8,66% yang tertinggi di Kalimantan dan penurunan kemiskinan yang signifikan menjadi 3,4%. Namun ia menekankan perlunya kewaspadaan, “Kita harus akui secara jujur agar kita tidak menjadi pongah.” ucapnya.
Pemerintah Kota Samarinda telah menyusun langkah mitigasi dalam tiga skenario: kritikal, moderat, dan optimistis. Andi Harun memastikan bahwa bahkan pada skenario paling kritikal, tata kelola pemerintahan tetap berjalan. “Kita tidak akan menyerah, kita terus berjuang, dan perjuangan itu kita akan lakukan secara bersama-sama,” tegasnya.
BALIKPAPAN
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan pemangkasan pendapatan daerah hingga hampir Rp1 triliun, yang disebut sebagai koreksi terbesar dalam lima tahun terakhir. “Ini perubahan yang sangat signifikan dan langsung memengaruhi seluruh struktur pendapatan daerah,” ujar Bagus.
Namun yang menarik, perubahan arah kebijakan belanja tidak sekadar mengikuti keterbatasan, tetapi menjadi momentum prioritas. Sebelumnya, fokus ada pada layanan dasar; Infrastruktur; penguatan ekonomi lokal; ketahanan pangan dan tata kelola pemerintahan
Kini, fokus anggaran bergeser menjadi Belanja wajib dan mengikat; dukungan program prioritas nasional (termasuk IKN); kualitas layanan publik; efisiensi belanja operasional dan pemenuhan mandatory spending dan SPMm
Dengan kata lain, 2026 menjadi tahun di mana Balikpapan tidak lagi bisa leluasa membangun, tetapi harus memastikan pelayanan minimal tetap berjalan.
Bagus tak menutupinya, ruang fiskal Balikpapan semakin sempit. PAD tetap di angka Rp1,58 triliun, tetapi itu belum cukup untuk menopang belanja modal besar. “Ketergantungan pada transfer pusat masih sangat tinggi,” kata Bagus.
KUTAI TIMUR
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyebut APBD sebagai instrumen fiskal utama pemerintah daerah. Namun, pernyataan ini disertai ekspektasi publik yang meningkat, mengingat realisasi program infrastruktur dan layanan dasar di beberapa wilayah selama ini sering tersendat oleh faktor teknis dan birokrasi. “APBD adalah pondasi seluruh kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Kami berharap infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dapat segera dibangun dan ditingkatkan,” kata Bupati Kutim kelahiran Kecamatan Muara Pahu, Kutai Barat.
Meski begitu, sejumlah anggota dewan sebelumnya menyoroti ketimpangan antara target program dengan realisasi di lapangan, terutama pada sektor infrastruktur desa dan pelayanan dasar seperti air bersih serta peningkatan kualitas SDM.
MAHAKAM ULU
Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan menyampaikan, Pemkab Mahulu perlu melakukan langkah strategis dalam peningkatan pendapatan daerah. “Pemkab Mahulu perlu meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, khususnya pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mencari sumber pendapatan baru,” ujar Bupati, anak dari mantan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh.
Bupati menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun 2026 menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. “Apabila kita memperhatikan postur pendapatan Kabupaten Mahulu pada R-APBD Tahun 2026, sumber pendapatan Kabupaten Mahulu sebesar 83,84% berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan, sekitar 13,84% pendapatan bersumber dari Pendapatan Transfer antar Daerah, dan hanya 2,32% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. “Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa APBD Kabupaten Mahulu sangat bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Naik turunnya besaran dana transfer sangat berpengaruh terhadap APBD Mahulu,” jelasnya.
BONTANG
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan bahwa TPP tidak akan dipotong meski kondisi fiskal daerah sedang tertekan. TPP memiliki peran vital dalam mendorong perputaran ekonomi lokal. Sebagian besar belanja ASN, mulai kebutuhan sekolah hingga aktivitas konsumtif, beredar di Bontang dan turut menghidupkan pelaku UMKM.
Dengan postur APBD 2026 sebesar Rp1,9 triliun, Neni menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengabaikan layanan dasar dan kesejahteraan ASN. Ia juga mendorong penguatan inovasi pelayanan kesehatan agar tetap berjalan tanpa membebani anggaran. Program seperti Puskesmas Goes to School diminta tetap dilanjutkan untuk memenuhi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Selain itu, ASN diimbau mulai membangun kemandirian ekonomi, khususnya di sektor peternakan. Langkah ini disebut penting untuk mendukung kebutuhan telur harian program Makan Bergizi Gratis yang mencapai 5.800 butir per hari.
APBD 2026 sendiri disahkan dengan kondisi fiskal menantang. Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,990 triliun, sementara pendapatan hanya Rp1,667 triliun. Kekurangan pembiayaan sebesar Rp323,38 miliar ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Neni mengakui penurunan pendapatan daerah mencapai 37,76 persen, terutama akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Penurunan tersebut sangat kontras dibanding APBD Bontang 2025 yang mencapai Rp3,1 triliun.
PENAJAM PASER UTARA
Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menyebut penyesuaian terhadap turunnya anggaran 2026 meminta kepada para kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk dapat berhati-hati dan cermat dalam mengelola anggaran. ”Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk terus menerus meningkatkan kinerja, terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan penyusunan anggaran telah dilakukan dengan cermat untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan juga memenuhi hak pegawai.
Mudyat Noor menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten PPU berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat, salah satunya dengan melakukan koordinasi secara konsisten dengan pemerintah pusat.
PASER
Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, mengatakan, anggaran 2026 adalah anggaran pertama di masa jabatannya. ”Insya Allah 11 program prioritas yang tertuang dalam visi misi Paser Tuntas dapat tercover seluruhnya,” kata Ikhwan.
Total APBD Paser 2026 ditetapkan sebesar Rp3,9 triliun, dengan rincian jumlah pendapatan sebesar RP3,6 triliun yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp307 miliar, pendapatan transfer Rp3,2 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp70 miliar.
Sementara, untuk belanja daerah sebesar Rp3,8 triliun terdiri dari belanja operasi Rp2,1 triliun, belanja modal Rp1,3 triliun, belanja tidak terduga Rp5 miliar, dan belanja transfer Rp395 miliar.
Adapun untuk pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp300 miliar dan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah sebesar Rp20 miliar.
Total APBD yang telah disahakan ini, mengalami penurunan hampir 300 miliar jika dibandingkan dengan rancangan awal APBD Paser 2026 sebelum adanya kebijakan pemangkasan TKD. Dimana pada rancangan tersebut, total APBD diproyeksikan mencapai Rp4,1 triliun, dengan pendapatan transfer sebesar Rp 3,5 triliun. Meski demikian, Ikhwan Antasari memastikan anggaran yang telah disahkan ini telah dioptimalkan, agar dapat mencakup keseluruhan program prioritas pemerintah daerah.
“ABPD yang telah disahkan ini telah mencakup semua seperti kegiatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Namun, dengan adanya penururan pendapatan, kegiatan infrastruktur di 2026 akan kita lihat lagi mana yang harus diperioritaskan,” pungkasnya.
BERAU
Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas mengatakan, tahun 2026 melakukan belanja daerah dialokasikan pada empat sektor utama, yakini belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Imbuhnya. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 688,37 miliar akan digunakan untuk menutup defisit. Pembiayaan tersebut diproyeksikan berasal dari SiLPA 2025.
“Anggaran tahun depan diprioritaskan untuk layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah juga akan mendorong akselerasi pembangunan yang berkesinambungan dan pemanfaatan potensi daerah secara maksimal,” tegasnya.
Oleh sebab itu komposisi APBD ini, diharapkan pembangunan berjalan lebih efektif dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat.
Sebelum menutup sambutannya, Sri Juniarsih juga mengucapkan berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pembahasan APBD 2026, dengan harapan anggaran tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Batiwakkal. (*)
