TUGAS BUPATI BARU : Banyak akses jalan di kampung belum mulus. Salah satunya, akses di Muara Beloan. Panen ikan tidak bisa dijual ke ibu kota kabupaten karena akses jalan rusak.
MEDIAOKE, KALTIM PERS– Lanjutan bangun jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di Kecamatan Melak, dan dua jalur Jalan Bung Karno ke Mencelew dari Barong Tongkok, rencana yang baik. Namun yang lebih penting, membangun jalan di kampung-kampung yang belum semuanya rampung. Sehingga banyak harapan warga harus dituntaskan untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, untuk lima tahun ke depan.
Menuntaskan akses kampung ke ibu kota kecamatan dan kabupaten bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat. Mempermudah pelayanan pemerintah kampung ke ibu kota kecamatan. Selain itu, mudahnya warga sakit yang harus dirujuk ke rumah sakit di ibu kota kabupaten. Secara umum, menghilangkan kesenjangan sosial bagi warga di perkampungan dengan warga yang berdomisili di perkotaan.
Kutai Barat yang meliputi 16 kecamatan se-Kutai Barat dan 190 kampung serta 4 kelurahan. Tidak semudah seperti membalik tangan dalam memecahkan isolasi kampung. Selain memerlukan dana besar dan komitmen eksekutif dan legislatif dikabupaten.
Seperti contoh Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu. Padahal dekat dengan ibu kota kabupaten, kisaran 45 kilometer. Terakses Muara Beloan-Muara Bunyut-Melak. Kampung penghasil ikan terbesar di Kutai Barat ini belum maksimal akses jalannya. Padahal banyak panen ikan yang melimpah setiap tahun, tapi tidak bisa dijual ke pasar di ibu kota kabupaten. Seperti ke pasar Melak, Barong Tongkok, dan kecamatan sekitarnya.
Hal ini diakibatkan, 213 kepala keluarga penduduk Muara Beloan yang 95 persen nelayan tidak bisa dapatkan berkah panen ikan melimpah. Karena harga ikan langsung anjlok, saat panen melimpah. Tidak ada pembeli dari luar, karena akses jalan belum sepenuhnya mulus dilintasi. Jikapun ada tengkulak harga beli tingkatkan nelayan, sangat murah dibeli. Seperti ikan lepok saja ketika panen melimpah, hanya dibeli Rp 5 ribu per kg. Sementara harga ikan lepok di Melak mencapai Rp 60 ribu. ikan haruan/gabus Rp 15 sampai 20 ribu. Sementara di Melak harga ikan haruan/gabus mencapai 65 ribu.
“Kami sangat berharap agar pemerintah segera melakukan peningkatan jalan Muara Beloan agar badan jalan terhindar dari banjir. Setelah itu dilakukan rigid/semenisasi beton bertulang besi,” harap Herpandi, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Muara Beloan. Hal senada dikatakan, Petinggi Muara Beloan, Rudy Suhartono.
Akses jalan di Muara Beloan-Melak, yang masih sulit dilintasi adalah akses ke jalan hauling PT Teguh Sinar Abadi. Jaraknya sepanjang 9 kilometer. Akses jalan ini sudah beberapa tahun dilakukan peningkatan oleh Bupati FX Yapan. Untuk kegiatan tahun 2024 ini, dilakukan rigid sepanjang 2 kilometer. Kini masih dalam pengerjaan oleh kontraktor pemenang lelang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Barat. Masih tersisa 7 kilometer jalan tanah. “Jalan tanah ini kalau hujan sulit dilintasi. Karena badan jalan licin dan risiko terjadi insiden masuk ke dalam parit yang dalam,” kata Rudy
. Namun disayangkan, jalan tanah ini jika banjir masih ada beberapa titik tenggelam. Meski sudah dikerjakan peningkatan badan jalan oleh PUPR Kutai Barat, beberapa tahun sebelumnya. Warga Muara Beloan berharap diuruk tanah lagi diambil dari kampung sekitar, agar bebas banjir sebelum di-rigid.
Akses yang kedua belum dibuka, adalah Muara Beloan ke Muara Pahu. Ada dua pilihan. Muara Beloan-Gunung Bayan. Hanya sekitar 15 kilometer. Terakses ke jalan Muara Pahu-Trans Kalimantan. Akses pilihan kedua, Muara Beloan-Tanjung Pagar-Tanjung Laong. Lebih jauh sekitar 25 kilometer. Warga berharap harus dibuka/ibangun jalan baru dari Muara Beloan-Gunung Bayan, karena aksesnya lebih dekat. Pentingnya akses jalan ini, warga beberapa kampung di Muara Beloan. Seperti Kampung Muara Beloan, Jerang Melayu, Tanjung Pagar ke ibu kota kecamatan Muara Pahu.
Demikian sebaliknya sejumlah kampung di ibukota kecamatan Muara Pahu lebih dekat ke ibu kota kabupaten melintasi Kampung Muara Beloan. Demikian warga Kecamatan Penyinggahan yang sudah terakses ke Muara Pahu. Jika selama ini harus memutar arah melintasi jalan trans Kalimantan. Warga Kecamatan Penyinggahan juga lebih dekat ke ibu kota kabupaten jika akses ke Muara Beloan sudah ada.
BUPATI FX YAPAN
SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB
Ramai dipublikasikan di sejumlah media lantas di share (memposting) ke media sosial menjadi persoalan yang hangat dan buah bibir masyarakat. Apa itu, soal komentar tanggung jawab pembangunan di Kutai Barat. Yakni antara Bupati Kutai Barat FX Yapan dan Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai.
Berawal dari Pilkada Kutai Barat, Ridwai menyebutkan, DPRD Kutai Barat menyoroti tajam terhadap realisasi pembangunan 10 tahun terakhir dijabat FX Yapan sebagai Bupati Kutai Barat. Ridwai menyebutkan, sebelum era Bupati FX Yapan, ada beberapa pekerjaan yang tidak dilanjutkan. “Hal ini (FX Yapan), berbeda pemikiran terhadap pembangunan. Tidak melanjutkan,” tegas Ridwai politisi PDI Perjuangan Kutai Barat.
Tiga kali menjabat Ketua DPRD Kutai Barat ini mencontohkan, proyek Jalan Bung Karno tembus ke Mencelew, Kecamatan Linggang Bigung terbengkalai. Kemudian jembatan ATJ di Kecamatan Melak. Padahal, melanjutkan jembatan ATJ di Melak tersebut sangat penting dan menjadi harapan semua masyarakat. Jika ada warga yang sakit di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, lebih mudah melintasi di atas jembatan ATJ. Bukan seperti sekarang harus menunggu antrean feri Sungai Mahakam di Melak. “Ada statement (pernyataan) yang akan mendesain ulang jembatan ATJ, nyatanya sudah 10 tahun ini belum ada. Tidak ada usulan pemerintah. Padahal kami tunggu,” sesalnya. Sementara jembatan ATJ tersebut sangat penting, akses warga ke Samarinda lebih dekat. Demikian juga terbengkalai Pelabuhan Royoq di tepi Sungai Mahakam di Kampung Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat. Padahal jika Pelabuhan Royoq tersebut dituntaskan, bisa menambah pendapatan asli daerah kabupaten.
Menanggapi hal itu, Bupati FX Yapan tidak mau disalahkan. Dia mengakui, sudah banyak pembangunan dilakukan. Bahkan sejumlah prestasi diperoleh. “Saya siap menerima kekurangan saya, saya mengabdi mulai Kutai Barat berdiri sampai pada detik ini. Walaupun karya saya dibilang tidak ada, “ kata Yapan, dua periode Bupati dan dua periode Ketua Kutai Barat.
Pernyataan ketua DPRD tersebut, bupati mengaku, secara manusiawi merasa kecewa. Namun diakuinya, pernyataan seperti itu hal yang lumrah. Karena menurut dia, ada pihak yang dengan sengaja mengklaim seakan dirinya lah yang paling benar. Padahal, ada hal yang mereka ketahui tapi berpura-pura tidak tahu. “Sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya saya minta apa yang kita ketahui jangan sampai lain yang kita ucapkan. Seperti pepatah mengatakan, lain ayam yang masuk ke rumah, kucing tidur di pentong (dipukul). Artinya, lain yang maju calon bupati, saya yang diserang, “ terangnya.
FX Yapan mengklaim, selama menjabat Bupati 10 tahun, sudah membangun 772, 26 kilometer akses jalan dan 37 jembatan di 16 kecamatan se-Kutai Barat. Kemudian sektor pembangunan lainnya yang juga mengalami peningkatan.
Berikutnya, lajunya pembangunan di kampung-kampung. Hal ini dapat dilihat dari hasil status kampung sangat tertinggal meningkat menuju mandiri. Sesuai Indeks Desa Membangun (IDM) dari 190 kampung se-Kutai Barat. Selanjutnya sangat tertinggal sudah kosong alias nol. Kemudian, 4 kampung tertinggal, 41 kampung berkembang, 86 kampung maju dan 59 kampung mandiri.
KPK KE KUTAI BARAT : Bupati FX Yapan (tengah) didampingi Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai pada 2022, sempat menjelaskan ke media terkait pemeriksaan sejumlah proyek mangkrak di Kutai Barat.
PERNAH DITANGANI KPK
Dilansir CCN Indonesia, bahwa Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak di Kutai Barat pada tahun 2022. Temuan proyek dan aset mangkrak serta tidak dimanfaatkan itu dibahas KPK dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi sektor infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat, kala itu.
“KPK mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat. Namun, KPK mendapati sejumlah proyek dan aset mangkrak serta tidak dimanfaatkan,” ujar Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, saat itu.
Beberapa aset tersebut di antaranya adalah Jalan Bung Karno yang terletak di Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Ipi menerangkan jalan tersebut memiliki panjang 12 kilometer, dan merupakan proyek multiyears/tahun jamak.
Jalan Bung Karno membelah bukit Mencelew dan disebut memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok yang merupakan pusat Pemkab Kutai Barat. “Proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012 dan hingga tahun 2022 proyek tersebut belum selesai. Dari data yang KPK terima proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp582 miliar,” kata Ipi.
Kemudian pembangunan Pelabuhan Royoq. Proyek ini dikerjakan pada 2009-2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012-2015 serta telah menghabiskan anggaran sekitar Rp58,5 miliar. “Namun, sampai dengan tahun 2022 proyek tersebut belum selesai,” terang Ipi.
Ketiga, pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ). Proyek jembatan sepanjang 1.040 meter itu dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda-Kutai Barat dan sebaliknya. Ipi mengatakan proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari Rp300 miliar. Saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan.
Keempat, proyek pembangunan Gedung Christian Centre atau Kristen Center di Kampung Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Proyek yang dibangun sejak 2012 menelan anggaran Rp50,7 miliar. (rud/KP)
