KUTAI BARAT, Mediaoke.id– Sebanyak 28 warga miskin, atau pemilik rumah tak layak huni (RTLH) di Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu, Kutai Barat (Kubar) harus menelan pil pahit. Pasalnya, janji akan mendapatkan bantuan tahun anggaran 2023, hingga kini tidak teralisasi.
“Yang memprihatinkan, dari 28 orang itu ada dua warga hingga sudah meninggal dunia. Bahkan dua rumah juga sudah turut ambuk. Namun bantuan yang dijanjikan tersebut tak kunjung didapatkan,” kata Rudy Suhartono, Kepala Kampung Muara Beloan.
Awal akan mendapatkan bantuan itu, ungkap Rudy, bersumber dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kubar meminta data jumlah RTLH di Muara Beloan tahun 2023. Data tersebut terkait adanya permintaan dari salah seorang oknum anggota DPR RI yang akan memberikan bantuan dana untuk RLTH. Diinformasikan bahwa bantuan tersebut senilai Rp 20 juta untuk merehabilitasi rumah.
“Kami pun sudah menyiapkan data RTLH dimaksud. Kemudian, ada peninjauan dari pejabat SKPD di Kubar ke Muara Beloan,” terangnya.
Kemudian dari ke-28 warga pemilik RTLH dimaksud kami undang ke Kantor Kepala Kampung Muara Beloan. Tujuannya, untuk memberikan informasi bahwa akan ada bantuan RLTH. Disarankan, bantuan tersebut jangan disalahgunakan. Melainkan harus digunakan untuk memperbaiki rumah, agar bisa bertempat tinggal di rumah masing-masing dengan layak.
Namun setelah beberapa bulan berjalan, Pemerintah Kampung Muara Beloan mempertanyakan kepada Dinas Perkimtan Kubar. Jawabannya diharap sabar menunggu. Ternyata sampai akhir tahun janji bantuan itu tidak ada. Hal ini membuat sejumlah warga khususnya warga pemilik RLTH mempertanyakan kepada pemerintah kampung terkait janji bantuan itu.
“Saya juga sempat bingung menjelaskannya bagaimana. Karena janjinya tidak dipenuhi. Sehingga kami menjadi sasaran warga, seolah-olah kami berbohong juga,” ungkapnya.
Upaya janji ini, pihak pemerintah kampung mempertanyakan kepada salah seorang anggota DPR RI Hetifah Syaifudian terkait bantuan RLTH tersebut.
“Maaf pak kalau soal RLTH itu bukan bagian dari saya (Hetifah) ,” pungkas Hetifah.
Dia menyebutkan, nama salah seorang anggota DPR RI yang lain yang memiliki tugas terkait usulan bantuan RLTH dimaksud.
Rudy berharap, meski bantuan ini tidak direalisasikan agar tahun anggaran 2024 bisa diwujudkan. Karena melihat kondisi fisiknya sudah sangat memprihatinkan. Dari 28 warga RLTH itu, ada dua warga yang sudah meninggal dunia dan dua rumah juga sampai ambruk.
TERISOLASI:
RUSAK: Jalan tanah, akses 9 km rusak. Kondisi ini membuat hasil tangkapan ikan jadi murah.
Pendampak kemiskinan dari RTLH ini, Hal ini disebabkan, masih terisolir meski jaraknya ke ibu kota kabupaten hanya sekitar 45 km. Belum layaknya jalur darat membuat hasil tangkapan ikan menjadi murah. Meski Muara Beloan adalah kampung terbesar penghasil ikan air tawar di Tanaa Purai Ngeriman, Kubar.
Sesuai data penduduk, 95 persen dari 213 dan 757 jiwa, warga Kampung Muara Beloan adalah nelayan. Secara turun menurun mewarisi pekerjaan nelayan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tidak ada lahan pertanian yang menjanjikan. Dari luas lahan 8.430 hektare, hampir 85 persen kawasan rawa. Sisanya sejumlah danau dan belasan anak sungai.
“Makanya kita sangat mendesak kepada Pemkab Kutai Barat, agar jalan darat segera dituntaskan. Hal ini bisa meningkatkan hasil penjualan ikan nelayan,” kata Rudy.
Kemudian dampaknya bisa meningkatkan taraf hidup Masyarakat Muara Beloan.
Terkait akses jalan darat ini, Bupati Kubar FX Yapan telah meningkatkan jalan akses sepanjang 9 km ke ibu kota kabupaten. Ditargetkan 2025 nanti, jalan akses ini akan dilakukan semenisasi. Hingga tahun berjalan sejak 2021 hingga 2024 masih dilakukan peningkatan jalan agar tidak tenggelam banjir. Ketinggian jalan yang dikerjakan antara 2,5 sampai 4 meter.
“Pentingnya pengurukan/peningkatan jalan ini karena Muara Beloan hampir 4 kali setahun dilanda banjir. Di mana akumulasi waktu banjir hingga 6 sampai 1 tahun. Sehingga jika jalan itu bebas banjir tidak akan menganggu lalu lintas warga. Karena beberapa tahun lalu sempat sejumlah kendaraan warga rusak dan hilang ketika diparkir di Rengas (kawasan parkir kendaraan) yang letaknya jauh dari kampung. Karena kendaraan warga tidak bisa ke kampung akibat ruas jalan terendam banjir. (ami)
